Sabtu
21 November 2026 | 4 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jelang Natal, Legislator Desak POM Intensif Awasi Mamin

pdip jatim - adi sutarwijono - utami

pdip jatim - adi sutarwijono - utamiSURABAYA – Jelang Natal, legislator DPRD Surabaya mendesak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Disperindag Kota Surabaya, intensif menggelar operasi kelayakan produk makanan dan minuman (mamin) yang dijual di pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Operasi tersebut perlu dilakukan, karena konsumen punya hak untuk mendapatkan produk mamin yang layak dan sehat. “Jangan sampai makanan dan minuman kedaluwarsa beredar bebas di pasaran,” kata Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Adi Sutarwijono, dua instansi itu yang berwenang mengawasi peredaran produk makanan dan minuman. Jika dalam pengawasan di lapangan ditemukan pelanggaran, dia minta dua instansi tersebut segera memberikan sanksi tegas.

“Jangan ragu untuk bertindak, sekaligus mengumumkan produk-produk yang melanggar ketentuan tersebut. Juga umumkan tempat penjualannya dimana,” tandas Awi, sapaan akrabnya.

Ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran yang terjadi, jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, bisa jadi sanksi sosial, agar para produsen maupun penjual tidak mengedarkan dan menjual barang yang secara konsumsi tidak layak.

Jelang Hari Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, sebut Awi, mulai banyak pusat perbelanjaan yang menjual aneka makanan dan minuman, baik yang dikemas dalam bentuk parcel ataupun lainnya.

Tingkat konsumsi masyarakat mendekati perayaan hari-hari besar, tambah dia, memang cukup tinggi. “Kita minta produsen, dan pusat perbelanjaan menjual barang konsumsi yang sehat,” ujarnya.

Mantan jurnalis ini juga berharap kasus beredarnya alat kontrasepsi (kondom) yang dikemas dengan cokelat tidak terulang kembali. “Waktu Hari Valentine kapan lalu, ditemukan peredaran alat kontrasepsi yang dikemas menjadi satu dengan permen cokelat. Hal itu jangan sampai terulang lagi,” kata Awi.

Dia menambahkan, pengawasan di lapangan intensif akan lebih baik dilakukan sejak jauh hari. Sebab, jika ditemukan pelanggaran dan secepanya diumumkan ke publik, maka masih ada waktu bagi masyarakat untuk mengevaluasi rencana belanja mereka.

“Pemerintah Kota Surabaya harus memerintahkan untuk melakukan penarikan, jika menemukan produk-produk yang melanggar ketentuan,” pungkas pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bagikan 300 Pupuk Organik dan Latih Petani Cara Pembuatan

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

MOJOKERTO – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya ...
KRONIK

Sabet Juara I Smart City Forum 2026, Inovasi UGDK Banyuwangi Raih Penghargaan Tertinggi dari Komdigi

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Banyuwangi berhasil ...
LEGISLATIF

Komposisi BPD Bojonegoro Wajib 30 Persen Perempuan

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Desak Pemprov Jatim dan BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendesak Pemprov Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Raih Penghargaan AIPA, Diakui Berkontribusi Perkuat Diplomasi Parlemen ASEAN

MANILA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat AIPA Distinguished Service Award 2026 atau Penghargaan Pengabdian ...