JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sampai akhir periode jabatannya.

Instruksi itu disampaikan melalui surat yang diteken Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono, dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Dalam poin nomor satu surat itu, ditegaskan bahwa Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat merupakan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ahok-Djarot.

“Karena kan dulu Pak Ahok duet dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang dukungan itu tidak berubah,” jelas Hasto, Sabtu (14/3/2016).

DPP PDIP juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

“Meskipun Ahok sudah menempuh jalur independen, kemudian ada kompletisi, ya hal yang wajar. Kita menghormati putusan dari Ahok,” kata Hasto.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI Perjuangan, yang diputuskan setelah dilakukan proses penjaringan dan penyaringan calon.

Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

DPP PDIP juga menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapat sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di PDI Perjuangan. (goek/*)