JAKARTA – Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, ada model baru kecurangan pada pelaksanaan Pilkada 2017, khususnya di DKI Jakarta.
Model kecurangan baru itu, ungkap Trimedya, yakni menahan surat C6 (surat pemberitahuan waktu mencoblos, dan lokasi TPS), kepada pemilih.
Surat C6 itu kemudian disebarkan ke beberapa pemilih beserta barang-barang ataupun uang.
Menurut Trimedya, jika C6 misalnya diberikan kepada seseorang dengan juga segala macam, uang, sembako, bisa dipastikan orang itu memilih calon tertentu.
“Itu agak baru bila dibandingkan dengan pileg dan pilpres sebelumnya,” jelas Trimedya, dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, di kediamannya di Cempaka Putih, surat C6 harus diambil sendiri. Artinya tidak ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkeliling memberikan undangan.
“Padahal RT atau RW kalau soal proposal saja cepat, tapi giliran form C6 harus kita yang ke sana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat minta Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mendata ulang warga yang punya hak pilih.
Pihaknya punya data konkret atas kejanggalan dalam proses pemungutan suara pada 15 Februari lalu. Data akan disampaikan ke Bawaslu dan KPU DKI sebagai upaya perbaikan menjelang putaran kedua 19 April mendatang.
“Minimal KPU melakukan pendataan ulang data pemilih tetap. Terutama di TPS (tempat pemungutan suara) yang kemarin sebagian warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Djarot.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut harus diumumkan ke publik, sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada putaran dua Pilkada DKI.
Mantan Wali Kota Blitar dua periode ini mengakui, jika partisipasi pemilih di ibu kota saat pemungutan suara 15 Februari luar biasa yang mencapai 78 persen.
Namun, menurut Djarot, jika tidak ada persoalan yang menghilangkan hak konstitusional maka partisipasi pemilih bisa menembus di atas 80 persen. (goek)
