Kamis
12 Juni 2025 | 9 : 47

Ini Dia Strategi Pemkab Ngawi Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2022

pdip-jatim-eksekutif-220322-ngawi
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama warga.

Ada 50.200 jiwa pada kondisi kemiskinan ekstrem. Strategi pengentasan terstruktur melibatkan pemdes. Tak cuma itu, personal ASN didorong bergerak di lingkungan tempat tinggalnya.

NGAWI – Upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di tahun 2022 ini, Pemkab setempat telah mempersiapkan beragam skenario agar kemiskinan segera dapat dikendalikan.

Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, ada dua skema yang akan dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Yaitu, skema sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, dan menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan.

“Sinergitas antara Pemkab dan Pemdes untuk langsung melakukan intervensi pada masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS, namun belum menerima bantuan sosial,” kata Wabup Antok kepada pdiperjuangan-jatim.com, Selasa (22/3/2022).

Melalui upaya intervensi tersebut, lanjut Wabup Antok, juga sekaligus untuk melakukan verifikasi masyarakat miskin yang belum masuk dalam daftar DTKS. Baik karena adanya permasalahan administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Wabup Antok menjelaskan, masyarakat dengan kondisi kemiskinan ekstrem didominasi oleh penduduk dengan kategori non produktif. Baik masyarakat lanjut usia, ataupun dengan kondisi khusus (disabilitas).

Sementara terkait melibatkan ASN dalam penanganan kemiskinan ekstrem, politisi PDI Perjuangan tersebut membeberkan, upaya yang dilakukan melalui inovasi tiap satuan kerja, atau organisasi perangkat daerah.

“Jadi masing-masing OPD kita gerakkan agar memiliki inovasi untuk membantu warga miskin di lingkungan sekitar ASN tinggal,” ucapnya.

Wabup Antok mengatakan, bentuk bantuan dari ASN bisa berupa apapun. Yang pada intinya, para ASN bersinergi dengan Pemkab Ngawi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, Wabup Antok juga mengungkapkan, jumlah warga Ngawi yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem sekitar 50.200 jiwa. Dari sejumlah itu, Pemkab Ngawi sudah memiliki data baik nama maupun alamatnya.

Sementara dalam penanganan penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrem, bentuk konkret penanganannya bisa berupa bantuan uang tunai ataupun bentuk lain yang dibutuhkan warga dengan kondisi kemiskinan ekstrem.

“Kalau bentuk tunai, di desa bisa berupa BLT Dana Desa sesuai ketentuan. Untuk inovasi Pemkab Ngawi, bisa tunai bisa juga berupa bahan pangan atau makanan siap saji. Sesuai kebutuhan warga penerima,” papar Wabup Antok terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ngawi tahun 2022. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Bupati Ony Berangkatkan 444 Atlet Porprov Jatim, Incar 20 Medali Emas

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono melepas kontingen atlet Kabupaten Ngawi untuk mengikuti Porprov Jawa Timur ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Probolinggo Sidak SPMB 2025, Sekolah Keluhkan  Gedung dan Prasarana

KOTA PROBOLINGGO — Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, DPRD Kota Probolinggo melakukan ...
KRONIK

Relelyanda Targetkan 2 Medali Emas Kontingen Panjat Tebing di Porprov Jatim

PONOROGO – Ketua Federasi Panjat Tebing (FPTI) Cabang Ponorogo, Relelyanda Solekha Wijayanti, menargetkan 2 medali ...
KRONIK

Majelis Kebun Mega Juang Gelar Pengajian Akbar Peringati Bulan Bung Karno

TUBAN – Majelis Kebun Mega Juang di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Tuban, merayakan Bulan Bung Karno dengan ...
EKSEKUTIF

Ini, Alasan Eri Cahyadi Tindak Tegas Minimarket Tanpa Jukir Resmi

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa tindakan tegas yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ...
SEMENTARA ITU...

Tak Ingin Bebani Siswa Baru, Bupati Mas Ipin Bebaskan Beli Seragam Dimana Saja

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa siswa baru jenjang SD dan SMP negeri tidak ...