PONOROGO – Upaya pencegahan stunting terus digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Hasil audit terkini yang mengacu pada hasil bulan timbang menunjukkan, prevalensi stunting di Ponorogo turun lagi di angka 12 persen.

Namun, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tetap merilis prevalensi stunting Ponorogo masih di angka 14 persen.

“Memang ada selisih antara bulan timbang dan SSGBI. Meski begitu, saya minta untuk terus ‘berkeringat’ demi menurunkan stunting,” ujar Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, saat memimpin Audit Stunting di Hotel Amaris Ponorogo, Selasa (22/8/2023).

Wabup Lisdyarita sekaligus Ketua Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS) Ponorogo menegaskan, penanganan kasus stunting tak hanya terkonsentrasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama lintas sektor lainnya.

“Butuh kerja sama untuk terus bergerak bersama semua lini dalam penanganan stunting,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyebut, penyebab kasus stunting berbeda-beda. Di antaranya sanitasi yang buruk, kurangnya asupan gizi, dan kurangnya pemenuhan ASI eksklusif.

Karena itu, ia meminta kepada camat maupun kepala desa/lurah untuk terus menyosialisasikan pencegahan stunting kepada warganya di wilayah masing-masing.

“Salah satu penyebabnya juga dari pernikahan dini. Anak-anak yang belum saatnya nikah jangan dinikahkan,” lanjutnya.

Audit stunting ini terus dilakukan secara berkala. Seperti diketahui bahwa Ponorogo sukses menurunkan stunting hingga prevalensinya turun di angka 14,2 persen pada 2022, dibandingkan tahun 2021 yang masih di angka 21 persen. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS