JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (13/10/2021) siang hari ini di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pejabat yang dilantik adalah Dewan Pengarah BRIN dan anggota.

Heru belum dapat merinci nama-nama Dewan Pengarah BRIN. Namun, dia memastikan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bakal dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah.

“Iya (Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN),” kata Heru Budi Hartono kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Ketentuan mengenai BRIN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021. Pada Pasal 5 Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 28 April 2021 itu disebutkan bahwa BRIN terdiri atas dewan pengarah dan pelaksana.

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Adapun susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. “Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila,” demikian bunyi Pasal 7 Ayat (2) Perpres.

Diketahui, Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi. Kemudian, sekretaris dan anggota Dewan Pengarah dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi paling banyak 7 orang.

Terkait ini, sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat. Sebab, menurutnya riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.

“Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya,” kata Hasto beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, Megawati adalah seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi. Bahkan, kata dia, Megawati juga terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia,” ungkap Hasto.

Selain itu, Hasto menilai bahwa Megawati meneruskan kepeloporan presiden pertama RI, Soekarno mengenai pentingnya riset dan inovasi.

Menurut dia, Soekarno menaruh perhatian besar pada supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.

Hal ini tampak dari keseriusan Soekarno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti pada saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS