SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menyoroti kenaikan harga LPG (elpiji) 3 kilogram (kg). Dia menegaskan, lonjakan harga ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Kebijakan tersebut, kata Baktiono, tidak hanya menyasar barang mewah, tapi juga memukul masyarakat kecil yang mengandalkan elpiji 3 kg atau elpiji melon itu, untuk kebutuhan sehari-hari.

“Yang disampaikan pemerintah terkait kenaikan PPN, ternyata juga menyentuh masyarakat kecil, bukan hanya warga yang membeli barang-barang mewah. Kebutuhan dasar seperti ini seharusnya dipertahankan, kalau bisa harganya diturunkan,” kata Baktiono di Surabaya, Sabtu (18/1/2025).

Pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu pun mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sumber gas alam yang melimpah di Indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendongkrak pendapatan negara.

“Indonesia punya cadangan gas alam yang sangat besar. Masa untuk konsumsi masyarakat saja malah dikenai pajak demi menutupi kekurangan APBN? Kalau mau instan seperti itu, sebaiknya pemerintah fokus mengembangkan sumber daya alam kita,” ujar dia.

Baktiono menambahkan, pemerintah juga memiliki banyak aset, seperti pulau-pulau tak berpenghuni, yang dapat dikembangkan untuk menarik investor dan menambah pendapatan negara.

“Aset pulau-pulau kosong bisa dikelola. Tanah-tanah kosong juga banyak yang potensial. Itu semua bisa menarik investasi,” sebutnya. (nia/pr)