BLITAR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Blitar telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi desa dan kelurahan untuk menyampaikan usulan pembangunan yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal setiap usulan dari masing-masing wilayah agar dapat terealisasi sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

“Kami akan memastikan bahwa usulan masyarakat yang masuk akan diperjuangkan dalam pembahasan RKPD dan APBD 2026. Namun, realisasi tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Aryo di Blitar, Kamis (20/2/2025).

Musrenbang tingkat kecamatan ini telah digelar di Kecamatan Binangun pada hari sebelumnya dan di Kecamatan Sutojayan hari ini.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, seperti camat, kepala desa/lurah, unsur Muspika (Koramil dan Polsek), Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam forum ini, usulan yang disampaikan masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan jalan, perbaikan saluran air, dan pembangunan talud. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan program pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha dan komunitas.

“Jika ada usulan yang belum terakomodasi dalam Musrenbang, masih ada jalur lain, yaitu melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6,” jelas Aryo.

Musrenbang tingkat kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai 19-26 Februari 2025 mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Setelah seluruh usulan dihimpun, DPRD akan memastikan agar hasil Musrenbang dapat masuk dalam penyusunan APBD 2026.

“Musrenbang ini merupakan agenda rutin yang menjadi landasan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, kami berharap pembangunan yang direncanakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah dia.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap Musrenbang dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan rencana pembangunan daerah. Dengan proses yang partisipatif dan transparan, pembangunan di Kabupaten Blitar dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ya semoga Musrenbang bisa menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan ide dan harapan pembangunan, sehingga pembangunan di Kabupaten Blitar tepat sasaran,” tutup Aryo. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS