TRENGGALEK – Bupati Mochamad Nur Arifin menghadiri doa bersama yang digelar di Mapolres Trenggalek, Jalan Brigjen Soetran, Kelurahan Ngantru, Rabu (3/9/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Trenggalek itu berlangsung khidmat diikuti berbagai elemen masyarakat.

Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek akrab disapa Mas Ipin tersebut terlihat khusyuk dalam doa bersama untuk bangsa.

Turut hadir, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek sekaligus Ketua DPRD setempat, Doding Rahmadi, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), komunitas ojek online, perguruan silat, organisasi mahasiswa ekstra kampus, serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Selain doa bersama, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan deklarasi damai sebagai wujud komitmen seluruh tokoh dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah.

“Yang pertama kita mendoakan bangsa Indonesia. Semoga semua yang diberi amanah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Juga mendoakan mereka yang wafat dalam perjuangan menyuarakan aspirasi,” ungkap Mas Ipin.

Dia menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Bahkan pihaknya siap menyalurkan keresahan warga melalui surat resmi kepada kementerian terkait maupun Sekretariat DPR RI.

“Dengan begitu keresahan masyarakat bisa didengarkan dan dievaluasi secara adil, sehingga masyarakat bisa merasa damai, bersemangat, dan dimudahkan dalam aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Mas Ipin juga mengapresiasi masyarakat Trenggalek yang tetap menjaga suasana kondusif di tengah memanasnya situasi nasional.

Dia mengaku menerima banyak pesan langsung (DM) dari warga, termasuk pelajar SMP dan SMA, yang menanyakan soal ajakan demonstrasi yang sempat viral di media sosial.

“Banyak yang meminta saya menjaga Trenggalek agar jangan sampai terjadi anarkisme seperti di daerah lain. Apalagi beredar flyer ajakan unjuk rasa yang sempat meresahkan,” ungkapnya.

Tak hanya menjaga stabilitas daerah, Bupati yang mengidolakan Presiden Soekarno itu bergerak cepat meluncurkan berbagai kebijakan ekonomi untuk meringankan beban warga.

Mulai dari subsidi retribusi pasar, penghapusan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), transportasi umum gratis, hingga sejumlah program penopang kesejahteraan lainnya.

“Kebijakan itu kita rilis agar masyarakat bisa lebih ringan bebannya. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menjalankan amanah undang-undang sekaligus mendengarkan suara rakyat,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS