JAKARTA – Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, pihaknya sudah merekrut, menyeleksi, dan melatih 492.000 orang saksi.
Dari jumlah tersebut, para saksi telah disebar di 246.000 tempat pemungutan suara (TPS) saat pilkada serentak tahun 2015.
“Untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 mendatang, BSPN Pusat PDI Perjuangan telah menyiapkan saksi sebanyak 283.000 orang yang tersebar di 142.000 TPS,” kata Arif Wibowo, Kamis.
Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan Pilkada 2017, badan yang bertanggung jawab atas pengorganisiran saksi dan pengamanan suara pilkada dan pemilu itu telah membangun Sistem Deteksi Dini dan Analisa (Sidian).
Sistem ini dapat menganalisa dan mendeteksi suatu praktik kecurangan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS secara cepat melalui sistem jaringan.
Sidian ini juga didukung Sistem Saksi dan Tata Laksana Arsip, Penugasan, Monitoring dan Evaluasi (Sista Gasmonev) sebagai pendukung pelaksanaan pengorganisiran saksi yang bersifat permanen untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan terjadinya kecurangan.
”Melalui kedua sistem tersebut, BSPN Pusat PDI Perjuangan dapat memantau jalannya pilkada serentak di seluruh daerah secara langsung dan akurat,” jelas Arif.
BSPN Pusat sendiri telah menggelar rapat koordinasi, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan P Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016). Acara tersebut digelar sebagai upaya pencapaian target kemenangan sebesar 60 persen dari 94 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang melaksanakan Pilkada 2017.
Rakor diikuti 34 DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia, 34 BSPN Daerah, serta 10 BSPN Cabang terbaik yang telah melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015.
Menurut Arif, melalui rakor ini diharapkan dapat menyelaraskan arah gerak BSPN Pusat, Daerah dan Cabang dalam mengagendakan program kerja pengorganisasian saksi dan pengamanan suara menghadapi Pilkada serentak 2017.
”Antara lain dengan rekrutmen dan seleksi pelatih saksi dan saksi, pelatihan pelatih saksi dan saksi, pembangunan kamar hitung, dan penguatan sistem advokasi pelanggaran pilkada, guna mendukung kebijakan partai dalam memenangkan pilkada secara bermartabat,” tuturnya. (goek)
