NUSA DUA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak Partai Golkar ikut membantu pemerintah dalam memaksimalkan tugas dan fungsi parpol. Terutama dalam hal pengkaderan dan pendidikan politik.

Menurut Tjahjo, pemerintah juga mengapresiasi Golkar yang telah berhasil menyelesaikan persoalan dan dinamika politik yang terjadi di internal partai.

Dia menegaskan, pemerintah menghargai kedaulatan setiap partai politik, termasuk Golkar. Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini berharap, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dapat memperkuat semangat Golkar dalam memberikan kontribusi lebih terhadap pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

“Kami juga berharap Golkar memberikan saran, kritik dan masukan kepada kami untuk membangun sistem presidensil, mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo, saat menutup jalannya Munaslub Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (17/5/2016).

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui bahwa konfigurasi politik nasional berubah seiring terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, hal ini dikarenakan Partai Golkar secara resmi telah menyatakan sebagai partai pendukung pemerintahan

Pejabat yang juga mantan Sekjen PDI Perjuangan itu ini juga berharap, perubahan konfigurasi politik nasional tersebut berimbas positif, bukan malah sebaliknya.

“Harapannya, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil,” ujar Pramono di kantornya.

Presiden Jokowi, ungkapnya, pun belum terlibat pembicaraan tentang kader Golkar yang akan menjadi menteri.

“Sampai hari ini belum ada pembicaraan soal hal itu. Ini juga telah disampaikan Presiden di Korea Selatan,” jelas dia.

Pramono menegaskan bahwa urusan memilih menteri, merupakan wewenang presiden. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS