JAKARTA – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD mendapat informasi pemerintah Arab Saudi sedang gencar menangkapi sejumlah orang radikal.

Sebagian dari mereka yang belum tertangkap disebut akan lari ke Indonesia membawa uang jutaan dolar untuk menyokong tumbuh kembangnya radikalisme di Tanah Air.

Merespons itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan ideologi transnasional menyusup masuk ke Indonesia akibat perubahan dunia yang teramat cepat. Karena itu dia menganggap pernyataan Mahfud sebagai sinyalemen kepadanya supaya lebih waspada.

Untuk mengantisipasi bekembangnya paham radikal di Indonesia, Basarah mengatakan diperlukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Nantinya GBHN akan menangkal upaya penetrasi ideologi transnasional yang mencoba menyusup masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Sinyalemen Pak Mahfud ada dana jutaan dolar untuk mengembangkan ideologi transnasional itu semakin meyakinkan PDI Perjuangan perlu hadirnya haluan negara,” kata Basarah usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI ini berujar, dengan adanya GBHN, ideologi transnasional tidak akan menyusup masuk dalam agenda pesta demokrasi lima tahunan baik itu Pilpres maupun Pilkada.

Jika GBHN sudah ada, capres-cawapres ataupun calon kepala daerah tidak boleh membuat visi-misi yang bertentangan dengan haluan negara.

“Supaya ideologi transnasional tak masuk melalui agenda pemilu bangsa Indonesia terutama pilpres dan pilkada yang memberikan mandat kepada calon presiden dan wapres dan calon kepala daerah membuat visi misi sendiri,” jelas Basarah.

“Gimana kalau visi misi calon presiden dan calon kepala daerah dimasuki kepentingan ideologi lain yang tak sesuai dengan ideologi negara? GBHN akan memberi panduan bahwa boleh capres dan calon kepala daerah membuat program tapi tak boleh keluar dari pakem yang dibuat MPR,” tambah dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS