KEDIRI – Sebanyak 17 program prioritas yang diusung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada periode keduanya mulai direalisasikan secara bertahap sejak tahun pertama pemerintahan. Bahkan, sebagian besar program tersebut telah berjalan sepanjang 2025.

Sejumlah program difokuskan pada sektor dasar masyarakat, mulai pertanian, kesehatan, pendidikan hingga penciptaan lapangan kerja, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Di sektor pertanian, program “pupuk tersedia, petani bahagia” direalisasikan melalui tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada 2025. Kebijakan ini ditujukan menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan beban biaya produksi petani.

Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Kediri berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,72 persen pada 2025 sebagai bagian dari program layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Program kesehatan tersebut diperkuat dengan peningkatan fasilitas layanan. Hingga akhir 2025, pemerintah daerah telah menambah enam Puskesmas rawat inap sehingga total menjadi 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri per Februari 2026.

Terkait rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Aerotropolis, Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito mengakui adanya tantangan keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, pemerintah daerah memilih strategi kolaborasi dengan pihak swasta.

“Yang kita lakukan adalah komunikasi dengan beberapa rumah sakit, ada tiga rumah sakit,” kata Mas Dhito, Jumat (20/2/2026).

Di sektor pendidikan dan keagamaan, pemerintah daerah juga menyalurkan insentif bagi sekitar 17 ribu guru, tenaga kependidikan, guru ngaji, dan guru agama. Penerima bisyaroh bagi guru ngaji dan guru agama pada 2025 mencapai 9.500 orang dan direncanakan meningkat menjadi 12.000 orang pada 2026.

Program pendidikan turut diperkuat melalui beasiswa Kediri Berbudaya dengan alokasi anggaran Rp30 miliar per tahun, serta bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, pondok pesantren, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Berbagai program pelayanan masyarakat juga mulai direalisasikan, di antaranya peningkatan insentif kader Posyandu dan KB, kenaikan insentif RT/RW, layanan pengaduan Halo Masbup 2.0, program Gercep Sahaja untuk administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa sejahtera.

Di bidang ekonomi kerakyatan, Mas Dhito melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah Pasar Wates, pada awal periode kedua dilakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih guna memperkuat aktivitas perdagangan masyarakat.

Upaya penciptaan lapangan kerja juga mulai dijalankan melalui target 30.000 pekerjaan baru. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 6.000 lapangan kerja baru telah tercipta dan program ini akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Sektor pariwisata turut menjadi perhatian melalui pembukaan wisata Ubalan pada akhir 2025 serta pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata Gunung Kelud. “Kelud ini tahun 2026 saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah, kemudian yang kedua terkait safetynya,” ungkap poli.

Sementara pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan, khususnya jalan desa yang menjadi keluhan utama masyarakat. Skema pembangunan direncanakan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan pelaksanaan oleh pemerintah desa, meski realisasinya masih menyesuaikan kondisi fiskal daerah. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS