TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Heru Santoso menyampaikan, fraksinya telah memberikan beberapa catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung agar ke depannya bisa lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Catatan kritis itu dirangkum dalam pandangan akhir fraksi dan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda sidang persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Heru, dalam pandangan akhir yang disampaikan, fraksinya mengingatkan agar Pemkab Tulungagung selalu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.

Khususnya berkaitan dengan pemberian dana hibah kepada instansi vertikal di antaranya KPU, Bawaslu serta instansi pendukung lainnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

“Kita mengingatkan agar Pemkab mengedepankan kehati-hatian, pencermatan dan tetap berstandar pada regulasi penggunaan keuangan daerah agar tidak terjadi dobel anggaran antara pusat dan daerah,” kata Heru Santoso, Rabu (22/11/2023).

Dia menambahkan, fraksinya juga mendorong agar perangkat terkait pajak dan retribusi daerah terus melakukan inovasi, pencermatan, dan update data terhadap obyek pajak dan wajib pajak berdasarkan potensi yang ada. Sehingga, pendapat asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah bisa terus meningkat.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong keberadaan Mall Pelayan Publik (MPP) agar peran dan fungsi bisa dioptimalkan sebagai cerminan standar pelayan publik yang cepat, cermat, dan tuntas.

Sehingga bisa meningkatkan investasi di daerah dan menggerakkan sektor ekonomi mikro di Tulungagung melalui bidang perijinan yang baik, cepat, dan tuntas.

“Kita mendorong agar peran dan fungsi MPP Tulungagung betul-betul bisa dioptimalkan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung ini menambahkan, hasil pencermatan terhadap kondisi perdagangan dan perindustrian di daerah, fraksinya memberikan apresiasi pada Pemkab atas upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perbaikan pengelolaan pasar rakyat.

Serta, upaya pembinaan-pembinaan bagi para pelaku industri kecil dan upaya-upaya perluasan pasar untuk produk-produk daerah.

“Kita masih menyayangkan minimnya pembiayaan untuk pengelolaan pasar dari APBD 2024, sehingga perlu pemikiran mencari tambahan anggaran dari provinsi ataupun pusat,” tutur Heru.

Terkait dengan keberadaan Perusahaan Daerah Tulungagung, khususnya Perumda Aneka Usaha dan Perumda Cahaya Tirta Agung, fraksinya mengaku prihatin.

Sebab, kedua Perumda tersebut belum bisa bergerak ke arah yang lebih maju dan saat ini masih cenderung stagnan.

Untuk itu, fraksinya minta agar kedua Perumda itu segera melakukan gebrakan dengan membuat bisnis plan yang kongkrit agar mampu berkompetisi dengan baik, bisa kuat, dan lebih mandiri.

“Jika kedua Perumda itu punya progres yang maju, diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah yang signifikan di tahun 2024 mendatang,” tutupnya. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS