Selasa
26 November 2024 | 1 : 40

Fraksi Banteng Tuban Pantau Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

pdip-jatim-dprd-tuban-160422-andhi-hartarto
Wakil Ketua DPRD Tuban, Andhi Hartanto.(foto/ist)

TUBAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban melakukan pengawasan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk memastikan program tersampaikan kepada warga masyarakat dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM).

Wakil Ketua DPRD Tuban yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban, Andhi Hartanto menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan. Khususnya, terkait kesesuaian harga pada agen atau E-Warung dengan berpatokan pada harga umum di Pasar Tuban. 

“Misalnya harga beras dijual oleh agen tidak lebih dari harga di pasaran,” ujar Andhi, Sabtu (16/4/2022). 

Wakil rakyat asal Kecamatan Soko ini menambahkan, pihaknya juga bakal memastikan kesesuaian kuantitas maupun kualitas bahan-bahan pangan yang diberikan kepada KPM. 

Ia juga berharap, BPNT senilai Rp 200 ribu per KPM diharapkan dibelanjakan sesuai peruntukannya, bukan untuk membeli barang-barang lain.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo. Meski BPNT program dari pemerintah pusat, namun pihaknya turut bertanggungjawab lantaran penerima manfaat adalah warga masyarakat Tuban yang membutuhkan.

Ia mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan penyaluran BPNT yang dinilai kurang tepat.

Wakil rakyat yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tuban ini juga memotivasi para KPM untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan kewirausahaan. Pada saat yang sama, ia meminta pemkab untuk mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah.

“Supaya bantuan bisa diberikan lagi kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” harap legislator asal Plumpang itu. 

Untuk diketahui, KPM penerima BPNT pekan ini secara bersamaan juga mencairkan BLT Minyak Goreng (Migor). Jumlah uang yang diterima KPM Rp 500 ribu, yang mana BLT Migor nilainya Rp 300 ribu dan BPNT Rp 200 ribu. 

Pada tahun 2022, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Tuban mencapai 93.952 KPM. Masyarakat yang hendak mencairkan dana bantuan tersebut dimintai beberapa persyaratan yaitu berupa tanda pengenal seperti KTP dan Kartu Keluarga asli.(hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...