Kamis
16 April 2026 | 10 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Eko Yunianto Minta Penempatan ASN Pemprov Jatim Berbasis Pemetaan Bakat dan Kompetensi

pdip-jatim-241027-rko-yunianto

SURABAYA – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eko Yunianto, menegaskan, ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) oleh Pemerintah Provinsi Jatim harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan menjadi beban birokrasi.

Eko menekankan pentingnya penempatan ASN yang berbasis pada pemetaan bakat dan kompetensi, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Menurutnya, hanya dengan pendekatan tersebut, ASN dapat bekerja efektif dan memberikan dampak nyata bagi kualitas pelayanan publik.

“Penempatan ASN harus berbasis pemetaan bakat dan kompetensi agar tepat guna dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” ungkap, Eko Yunianto dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Dia pun mendorong Pemprov Jatim melakukan reformasi manajemen ASN, khususnya melalui peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam menyusun pola rotasi dan pengembangan karier yang tidak kaku dan terjebak pada senioritas.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim merekomendasikan agar Pemprov Jatim mendorong BKD merancang rotasi dan pengembangan karier berbasis passion dan capaian kinerja ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Jatim itu menyampaikan lima pesan utama bagi para ASN dan PPPK baru.

Pesan tersebut bukan hanya bentuk nasihat moral, tapi juga dinilai sebagai fondasi karakter ASN masa depan. Kelima nilai itu meliputi: integritas, kompetensi, empati, disiplin, dan pemahaman tupoksi.

“Sebagai pelayan publik, ASN adalah wajah dari negara. Integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tegas Eko.

Dia pun mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk tidak minta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Menurutnya, etika harus dijaga bahkan ketika ASN tidak sedang bertugas secara formal.

“Jangan pernah minta atau menerima gratifikasi. Etika harus dijaga, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Masyarakat berharap Anda menjadi contoh,” tuturnya.

“Birokrasi bukan tempat untuk mempersulit. Jadilah solusi, bukan beban. Layani dengan empati dan kecepatan,” pungkas Eko. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...
LEGISLATIF

Indri Dukung Larangan Vape, Soroti Potensi Disalahgunakan untuk Narkotika

Indriani Yulia Mariska mendukung larangan vape karena berpotensi disalahgunakan untuk narkotika dan membahayakan ...
LEGISLATIF

Yordan Soroti Kesenjangan Antarwilayah Jadi Tantangan Utama Pembangunan Jatim

Yordan M Batara Goa menyoroti kesenjangan antarwilayah sebagai tantangan utama pembangunan Jawa Timur dalam RKPD ...
LEGISLATIF

Pastikan Keselamatan Pengendara Jalur Magetan – Sarangan, Diana Sasa Minta Peremajaan Alat Tebang Pohon Bina Marga UPT Madiun

MAGETAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur melalui Bina Marga UPT Madiun ...
UMKM

Cerita Warsito, Kader Banteng Ngawi Merintis Usaha Greenhouse Anggur

NGAWI – Kesuksesan tidak melulu diukur dari gelimang harta yang melimpah ruah. Menemukan kepuasan batin dalam ...