MOJOKERTO – Di tengah gelombang protes atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto memastikan bahwa tarif PBB di wilayahnya tidak mengalami kenaikan pada 2025.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo, menegaskan, pihaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan terkait pajak.

“Untuk pajak PBB Kabupaten Mojokerto tidak ada kenaikan untuk 2025 ini. Karena kami masih melihat kondisi perekonomian masyarakat yang masih perlu diperhatikan,”Elia, Kamis (14/8/2025).

Menurut Elia, pihaknya akan menolak tegas jika ada usulan kenaikan tarif PBB yang dianggap memberatkan warga.

“Jangan sampai kenaikan pajak malah menimbulkan gejolak di masyarakat. Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto pasti akan menolak kenaikan pajak PBB jika dirasa sangat memberatkan masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, memastikan tarif PBB 2025 di Kabupaten Mojokerto sudah final.

Meskipun sepanjang tahun ini tercatat ada 19 wajib pajak yang mengajukan keringanan dengan berbagai alasan, hal itu tetap melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya.

“Ada 19 WP yang mengajukan keringanan. Sebabnya macam-macam dan itu sudah kami proses selama dokumen pengajuannya lengkap karena juga diverifikasi oleh tim kami di lapangan,” jelasnya.

Kebijakan ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memicu protes besar-besaran akibat lonjakan tarif PBB. Di Jombang, misalnya, sekitar 5.000 warga memprotes kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pengajuan keberatan atas kenaikan tarif yang mencapai 1.202 persen.

Sementara di Pati, Jawa Tengah, puluhan ribu warga menggeruduk kantor bupati hingga menyerukan agar bupati mundur dari jabatannya. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS