MOJOKERTO – Setelah menemukan kondisi perahu rusak dan mangkrak di lokasi Taman Bahari Mojopahit (TBM), DPRD Kota Mojokerto berkomitmen melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur proyek wisata unggulan tersebut.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa perhatian dewan tak berhenti pada temuan kerusakan perahu, tetapi juga akan meluas ke seluruh aspek konstruksi dan kesiapan operasional TBM.

“Tentu akan kami cek juga bagaimana kondisinya secara utuh di TBM,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas dan kelayakan hasil pembangunan yang telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp27 miliar tersebut.

TBM sendiri dibangun secara bertahap di kawasan Sungai Ngotok, Kecamatan Prajurit Kulon, dan diharapkan dapat menjadi ikon wisata air Kota Mojokerto.

“Karena sudah memakai anggaran yang cukup besar, harapan kami TBM bisa dioperasikan dan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menggelontorkan dana sebesar Rp440 juta dari APBD untuk pembangunan dermaga tambahan.

Dengan tambahan anggaran itu, Ery mendorong agar pemerintah daerah segera menyiapkan TBM untuk bisa difungsikan.

“Otomatis kalau (TBM) ini nanti kami intervensi anggaran di perubahan APBD, maka harus tahun ini juga dipersiapkan untuk bisa beroperasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, DPRD Kota Mojokerto menyetujui besaran tarif masuk TBM sebesar Rp2.500 per pengunjung. Ketentuan itu tercantum dalam perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan dalam rapat paripurna 18 Juni 2025.

“Dengan beroperasi, maka hasil pembangunan juga akan berkontribusi pada PAD (pendapatan asli daerah),” imbuh Ery.

Namun demikian, dalam inspeksi lapangan yang dilakukan bersama Komisi II pada hari Selasa, 29 Juli 2025 lalu, diketahui bahwa pihak eksekutif belum menyiapkan sejumlah kebutuhan krusial, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM) untuk operasional.

“Jadi, SDM-nya masih belum siap juga. Katanya masih akan disiapkan untuk pengoperasian nanti,” ungkap Ery.

Selain itu, sidak juga mengungkap kondisi memprihatinkan pada 15 unit perahu pengadaan tahun 2023 senilai Rp 1,3 miliar. Seluruh perahu yang belum digunakan itu kini terbengkalai di area terbuka, dengan kerusakan parah di bagian kayu yang lapuk, patah, bahkan tergenang air dan menjadi sarang kecebong.

Sehingga, dewan memastikan proyek ini masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk terhadap fasilitas lainnya seperti bangunan, kios dan gazebo.

“Ya, akan kami cek juga kondisi di dalamnya (TBM) seperti apa. Bagaimana kondisi bangunan, kios-kios, maupun gazebo, apakah masih layak atau tidak,” tandas Ery. (ftr/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS