BATU – Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (GM FKPPI), Ahmad Basarah menghadiri Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur di Kota Batu, Jumat (25/3/2022).
Acara tersebut bertemakan “Komitmen GM FKPPI dalam Berfikir, Bergerak Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Separatisme di Era Digitalisasi dengan Solid, Kuat, Militan Menjaga Pancasila dan NKRI” itu.
Basarah menyebut, pemilihan tema tersebut adaptif dengan perubahan zaman yang semakin cepat dan dinamis. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai sendi kehidupan dan menyebabkan terjadinya disrupsi di berbagai lini kehidupan.
Dampak lain yang juga timbul, tambah Basarah, adalah memudarnya konsep ideologi. Ideologi dianggap telah usang dan tidak relevan.
Menurut Basarah, Pancasila rentan masuk dalam perangkap politik endism, suatu konsep tentang akhir ideologi yang pernah dipopulerkan Daniel Bell dalam The End Of Ideology.
Dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, beber Basarah, adalah fenomena metaverse. Yakni suatu teknologi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual.
Dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar sesuai keinginannya. Avatar 3D adalah replika atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3D. Avatar ini dapat digunakan sebagai representasi pengguna di internet.
Di metaverse, terang Basarah, pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual seperti berkumpul atau mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online, hingga membeli sebuah properti digital.
“Pertanyaannya apakah sebagai sebuah bangsa, kita sudah siap untuk mengantisipasi berbagai ekses yang akan ditimbulkan dari fenomena dunia metaverse tersebut,” ujar Basarah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, pakar terorisme di pusat edukasi, teknologi dan inovasi anti-terorisme di National Omaha, Nebraska, AS belakangan ini telah meneliti potensi metaverse menjadi markas kelompok teroris di masa depan.
Hal ini tidak lain karena metaverse semakin memuluskan aksi terorisme di dunia virtual. Tokoh teroris dapat berupa avatar digital yang berdiri di pusat keramaian dan melakukan propaganda sambil berusaha memikat penonton dengan iming-iming masa depan sesuai keyakinan ideologisnya.
“Apakah kita sudah siap menghadapinya? Sudahkan kita memiliki perangkat hukum yang mengatur hal tersebut?” tanya Basarah.
Potensi ancaman lain yang juga dia sampaikan adalah liberalisme atau individualisme yang membawa paham kebebasan terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Mereka juga mempropagandakan paham kosmopolitanisme.
Dia menyebut kosmopolitanisme ini sebagai ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia karena tidak mengenal ada kebangsaan. Berbagai ragam ancaman kebangsaan itulah yang harus disikapi dengan cermat dan seksama.
“Agar ketahanan nasional kita kokoh dan kuat, maka kita harus memahami dan kembali kepada jatidiri ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita harus belajar sejarah. Dengan belajar sejarah, kita bisa memahami proses pembentukan, perumusan dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan belajar sejarah kita akan memiliki pedoman agar tidak tergelincir di masa yang akan datang,” paparnya.
“Oleh karena itulah seluruh kader GM FKPPI harus menjadi otak, mata dan otot organisasi yang dapat berfikir, melihat, memetakan, menganalisis dan bertindak menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan ideologi transnasional saat ini dan di masa depan,” tutup politisi yang juga dosen Universitas Islam Malang tersebut. (dav/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS