Desa Jadi Pusat Produksi Pertanian
JAKARTA — Bakal calon presiden Joko “Jokowi” Widodo bertekad akan menjadikan desa dan masyarakatnya sebagai pusat produksi pertanian. Itu adalah salah satu cara Jokowi mengatasi persoalan kemiskinan akut di Indonesia.
“Petani harus betul-betul merasa produknya itu menguntungkan, sehingga mereka terpacu untuk produksi terus,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.
Supaya petani merasa produknya menguntungkan, sehingga terpacu memproduksi lebih banyak, jelas Jokowi, mereka harus didukung dengan persediaan varietas unggul produk pertanian. Produk itu pun harus memiliki kelebihan dengan produk sejenis dari daerah lain.
Tak kalah penting, tambah Jokowi, pemerintah memastikan bahwa produk petani memiliki pasar jelas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi proses distribusi produk pertanian agar tidak ada oknum yang mempermainkan harga produk.
“Terakhir, kita back up dengan modal yang baik, bikin bank untuk petani. Ingat orientasi kita desa itu tempat produksi, bukan konsumsi,” jelas Jokowi.
Jika potensi produk suatu daerah terangkat atas strategi itu, lanjut Jokowi, hal itu sejalan dengan ide pembangunan sistem tol laut yang juga dia gagas. Produk pertanian antardaerah di Indonesia bisa terdistribusi dengan baik. Dengan demikian Indonesia tak tergantung dengan barang impor.
“Kalau sudah tumbuh begitu, dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke pasti akan ada pemerataan,” ujarnya.
“Jika semua infrastruktur siap, ekonomi ikut bergerak maju. Kalau begitu lapangan kerja pun akan terbuka, efeknya harus seperti itu,” ucap dia.
Turunkan AKI dan AKB
Jokowi yang berpasangan dengan cawapres Jusuf Kalla juga memasukkan target menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan. Dalam visi-misi yang pasangan ini serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, program menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan mendapat alokasi khusus dari anggaran negara.
Untuk menurunkan AKI (angka kematian ibu), AKB (angka kematian bayi), serta pengendalian HIV/AIDS maupun penyakit menular dan kronis, pasangan Jokowi-JK akan mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5 persen.
Komitmen ini bagian dari memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil. Salah satu langkahnya adalah menyediakan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan.
Lebih lanjut, pasangan ini juga berkomitmen menghentikan praktik kekerasan terhadap perempuan. Upaya itu dilakukan mulai dari pencegahan, peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, hingga segera membahas dan mengesahkan RUU Kekerasan Seksual. (pri/*)
