Rabu
16 Juli 2025 | 4 : 12

Desa Jadi Pusat Produksi Pertanian

Jokowi di pematang sawah

Jokowi di pematang sawahJAKARTA — Bakal calon presiden Joko “Jokowi” Widodo bertekad akan menjadikan desa dan masyarakatnya sebagai pusat produksi pertanian. Itu adalah salah satu cara Jokowi mengatasi persoalan kemiskinan akut di Indonesia.

“Petani harus betul-betul merasa produknya itu menguntungkan, sehingga mereka terpacu untuk produksi terus,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.

Supaya petani merasa produknya menguntungkan, sehingga terpacu memproduksi lebih banyak, jelas Jokowi, mereka harus didukung dengan persediaan varietas unggul produk pertanian. Produk itu pun harus memiliki kelebihan dengan produk sejenis dari daerah lain.

Tak kalah penting, tambah Jokowi, pemerintah memastikan bahwa produk petani memiliki pasar jelas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi proses distribusi produk pertanian agar tidak ada oknum yang mempermainkan harga produk.

“Terakhir, kita back up dengan modal yang baik, bikin bank untuk petani. Ingat orientasi kita desa itu tempat produksi, bukan konsumsi,” jelas Jokowi.

Jika potensi produk suatu daerah terangkat atas strategi itu, lanjut Jokowi, hal itu sejalan dengan ide pembangunan sistem tol laut yang juga dia gagas. Produk pertanian antardaerah di Indonesia bisa terdistribusi dengan baik. Dengan demikian Indonesia tak tergantung dengan barang impor.

“Kalau sudah tumbuh begitu, dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke pasti akan ada pemerataan,” ujarnya.

“Jika semua infrastruktur siap, ekonomi ikut bergerak maju. Kalau begitu lapangan kerja pun akan terbuka, efeknya harus seperti itu,” ucap dia.

Turunkan AKI dan AKB

Jokowi yang berpasangan dengan cawapres Jusuf Kalla juga memasukkan target menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan. Dalam visi-misi yang pasangan ini serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, program menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan mendapat alokasi khusus dari anggaran negara.

Untuk menurunkan AKI (angka kematian ibu), AKB (angka kematian bayi), serta pengendalian HIV/AIDS maupun penyakit menular dan kronis, pasangan Jokowi-JK akan mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5 persen.

Komitmen ini bagian dari memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil. Salah satu langkahnya adalah menyediakan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan.

Lebih lanjut, pasangan ini juga berkomitmen menghentikan praktik kekerasan terhadap perempuan. Upaya itu dilakukan mulai dari pencegahan, peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, hingga segera membahas dan mengesahkan RUU Kekerasan Seksual. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Genjot Produksi Tebu, Bupati Kediri Bakal Kawal Kebutuhan Pupuk Petani

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) berkomitmen untuk mengawal ketersediaan pupuk guna ...
LEGISLATIF

Pentingnya Sinergi Mitigasi Bencana Industri oleh Perusahaan dan Pemkab Ngawi

NGAWI – Terbakarnya pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa menjadi peristiwa memilukan di Ngawi, awal bulan ini. ...
SEMENTARA ITU...

Tinjau Rumah Ilmu Arek Suroboyo, Eri Optimis Pertumbuhan Karakter Anak Akan Meningkat

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) untuk melihat proses ...
KABAR CABANG

Komedian Jember Cak Londo Koplak: Saya Ingin Bareng PDIP Ngopeni Kesenian Tradisional

JEMBER – Komedian terkenal di Kabupaten Jember, Wijaya, akrab dikenal Cak “Londo Koplak” memutuskan bergabung ...
SEMENTARA ITU...

Ratusan Hektar Sawah Diserang WBC, Ponorogo Siapkan Penyemprotan Pestisida hingga Tanam Refugia

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan bertindak cepat mengendalikan penyebaran hama wereng yang ...
LEGISLATIF

Proses Perizinan Lamban, Bulek Minta Pemkot Surabaya Sederhanakan Regulasi

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono (Buleks) minta pemerintah kota (Pemkot) setempat ...