SURABAYA – Puluhan masyarakat kawasan Barat Surabaya mendatangi kediaman dinas Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Jumat (17/7/2020) malam.

Warga dari Kelurahan Tandes itu mengeluhkan kampungnya, khususnya di Kampung Tandes Kidul Gang Sawah, yang belum tersentuh pavingisasi dan penerangan jalan umum (PJU).

“Sudah 25 tahun belum tersentuh,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Tandes, Sutono.

Pun dengan pavingisasi juga masih belum menyeluruh.”Karena masih sebagian. Untuk itu kami memohon agar Pemkot Surabaya bisa memberikan perhatian,” terang Sutono.

Dalam pertemuan itu, warga juga curhat kepada Whisnu, terkait dengan kondisi kampungnya selama pandemi Covid-19 melanda.

Mereka sudah kewalahan, dalam menangani secara pribadi dan swadaya dalam pengurusan Kampung Tangguh Covid-19. Karena itu, mereka minta Pemkot untuk turun tangan membantu warga.

Sementara, Whisnu Sakti menjelaskan, soal keluhan proses pavingisasi bakal ditindaklanjuti. ”Termasuk soal PJU. Tolong nanti serahkan alamatnya saja dimana. Biar diurus DKRTH,” katanya.

Wawali yang kerap disapa WS ini menerangkan, selama ini proses pemerataan pembangunan di wilayah Surabaya terus dilakukan. Meski diakui hal tersebut belum maksimal.

“Kedepan gagasan saya untuk dana Rp 50 sama Rp 100 juta per RT ini bisa jadi solusi. Bagaimana warga kampung bisa berdaulat membangun kampungnya sendiri,” terang politisi PDI Perjuangan yang maju dalam Kontestasi Pilwali Surabaya 2020 ini.

Dia pun menjelaskan jika Pemkot masih kewalahan dalam mengurus covid-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembangunan infrastruktur.

“Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke Covid-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait,” kata Whisnu.

WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp 10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Menurutnya, secara hukum dana stimulan itu tidak ada masalah.

Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan, sebutnya, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.

“Sudah clear kalau dari BPK dan Kejaksaan. Mereka menyetujui dalam Rapat Koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar, agar Walikota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya,” terang WS.

Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan pembuatan dapur umum bagi warga terdampak. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS