Rabu
16 Juli 2025 | 9 : 19

Cegah Covid-19 di Indonesia, Jokowi: Physical Distancing Paling Pas

pdip-jatim-jokowi-konpers-corona

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya sudah mempelajari matang-matang opsi yang harus diambil dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hasilnya, physical distancing atau menjaga jarak aman antar warga menjadi opsi yang paling tepat untuk diambil.

“Di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman,” kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference dengan para gubernur seluruh Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi mengatakan, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan itu diambil berdasarkan karakter, budaya dan situasi masyarakat di negara masing-masing.

Dia pun sudah mempelajari kebijakan yang diambil tiap negara dalam menghadapi pandemi akibat virus Corona ini.

“Dari semua negara, ada semuanya, kebijakannya mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa. Semua dari Kementerian Luar Negeri, lewat dubes-dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” kata Jokowi.

Dari situ, Jokowi memutuskan bahwa isolasi wilayah atau lockdown bukan solusi bagi Indonesia. Kebijakan physical distancing atau menjaga jarak aman justru dinilai akan lebih efektif.

Namun, Jokowi menegaskan kebijakan menjaga jarak ini harus diikuti oleh kedisiplinan masyarakat. “Kalau ini bisa dilakukan, kembali lagi saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik,” kata dia.

Sejak awal virus Corona mewabah di Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan tak pernah berpikiran untuk melakukan lockdown.

Awalnya Jokowi menyerukan social distancing dengan bekerja dan belajar dari rumah, serta beribadah di rumah. Namun, belakangan pemerintah mengganti istilah social distancing itu dengan physical distancing.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mengubah istilah social distancing menjadi physical distancing karena tidak sesuai kebudayaan masyarakat.

“Usulan penyebutan social distancing itu dianggap, apa amannya, tidak sesuai dengan budaya kita,” ujar Mahfud dalam konferensi video, Senin (23/3/2020).

Menurut Mahfud, penyebutan social distancing justru seakan-akan menjauhkan kerukunan masyarakat. Namun demikian, pergantian istilah tersebut tak mengubah kebijakan pemerintah dalam upaya meredam penyebaran virus corona.

“Tidak mengubah kebijakan apa-apa, hanya namanya saja,” ucap dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Mbak Nia Ajak Masyarakat Rutin Konsumsi Ikan, Cegah Stunting dan Dukung Kecerdasan Anak

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih rutin ...
KRONIK

Desa Lunasi PBB 100 Persen, Bupati Lukman Siapkan Insentif Pembangunan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyapa masyarakat untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli ...
KRONIK

Harkopnas, Untari Launching 281 Koperasi Desa Merah Putih di Bangkalan

BANGKALAN – Penasihat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno melaunching ...
EKSEKUTIF

MoU Lamongan – Pulau Morotai, Saling Tukar Produk Pertanian hingga UMKM

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan ...
LEGISLATIF

Berpotensi Jadi Penyumbang Bocornya PAD, DPRD Jember Awasi Izin Papan Reklame

JEMBER – Papan reklame di Kabupaten Jember berpotensi mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ...
LEGISLATIF

Eri Irawan: Yekape Harus Mampu Jadi Pemain Signifikan yang Mewarnai Dinamika Pasar Properti

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyambut baik transformasi PT Yekape Surabaya menjadi badan usaha milik daerah ...