SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan tidak akan menolerir tindakan tidak etis, termasuk dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang dokter berstatus PPPK di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Kasus dugaan perselingkuhan antara dokter PPPK dan tenaga honorer di salah satu puskesmas di Sumenep kini tengah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Fauzi memastikan, apabila dugaan itu terbukti benar, maka pelaku akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK).

“Saya mendapat laporan dengan bukti-buktinya, ada oknum dokter PPPK di puskesmas yang melanggar disiplin dan etika,” ujar Fauzi, pada Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, ASN dan PPPK memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan institusi publik. Karena itu, perilaku pribadi yang mencederai nilai moral dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik aparatur negara.

“Kalau memang ada bukti kuat, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah penghentian dan atau pemutusan hubungan perjanjian kerja,” jelasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menilai, ketegasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan aparatur pemerintahan.

“Masyarakat mempercayakan pelayanan kesehatan kepada tenaga medis. Jika ada yang berperilaku tidak pantas, tentu mencederai citra institusi dan merugikan rekan sejawat yang bekerja dengan baik,” terangnya.

Lebih lanjut, Fauzi mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar fokus bekerja profesional, menjauhi perilaku menyimpang seperti perselingkuhan dan judi online, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral.

“ASN dan PPPK harus menjadi teladan, bukan justru mencoreng nama baik pemerintah. Jaga diri, keluarga, dan instansi dari perilaku yang merusak,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS