BUNG Karno baru saja mendapat gelar insinyur, pada tahun 1926. Ia pun memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi guru di Ksatrian Instituut.

Sekolah ini didirikan oleh kawannya, Ernest Douwes Dekker (kemudian dikenal sebagai Danudirja Setiabudi) pada 1924.

Saat itu, sekolah sedang membutuhkan tenaga pengajar di bidang ilmu pasti dan sejarah. Bung Karno percaya diri. Karena, tidak hanya menghasilkan pundi-pundi pendapatan tambahan, di sana ia juga merasa bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Namun, untuk mendapat kepercayaan Douwes Dekker bukan hal mudah. Douwes Dekker sempat mempertanyakan kebolehan Bung Karno dalam bidang ilmu pasti.

Bung Karno berusaha meyakinkan Douwes Dekker, termasuk berdalih tentang keadaan ekonomi keluarganya yang menipis kala itu, hingga diterima.

Di sana, Sukarno muda mengajar siswa yang berasal dari kaum bumiputra, China, dan Indo Belanda. Bahkan disana ada putra H.O.S Tjokroaminoto, Anwar Tjokroaminoto.

Tanpa teknik pengajaran formal dan hanya menggunakan kemampuan orasi yang meledak-ledak. Pelajaran sejarah bukanlah sebuah halangan bagi Bung Karno.

Ia bagai menelurkan perkembangan dalam dunia pendidikan era Belanda. Pengajarannya memberikan pengertian penuh sejarah dengan analisis politik. Dirinya tak ingin anak didiknya sibuk belajar sejarah hanya dengan hafal nama, tahun, atau tempat. 

Suasana kelas menjadi hidup. Semua murid terpesona oleh cara mengajarnya. Tidak hanya murid yang menaruh perhatian pada ajaran Bung Karno, namun pengawas sekolah kolonial Belanda pun turut menaruh perhatian terhadap apa yang Bung Karno ajarkan.

Semuanya karena Sang Orator kerap mengejek pemerintah kolonial di kelas. Alhasil Bung Karno dipecat, pemerintah kolonial mengecap Bung Karno bukanlah guru, melainkan seorang orator. Lagi pula, tempatnya bukanlah di dalam kelas, tetapi di atas panggung.

“Secara kebetulan pelajaran kali ini berkenaan dengan imperialisme. Karena aku sangat menguasai pokok persoalan ini, aku menjadi begitu bersemangat sehingga aku terlompat‐lompat dan mengutuk seluruh sistemnya,” kata Sukarno dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2000).

“Ketika pelajaran dan kisahku kedua‐duanya selesai, penilik sekolah itu menyatakan dengan seenaknya bahwa menurut pendapatnya, sesungguhnya aku bukan pengajar yang terbaik yang pernah dilihatnya.”

“Bahwa aku tidak mempunyai masa depan yang baik dalam pekerjaan ini. Ia berkata kepadaku: Raden Sukarno, tuan bukan guru, tuan seorang pembicara! Dan inilah akhir daripada karierku yang singkat sebagai guru,” ungkap  Sukarno.

Sejarah Hari Guru
Tidak hanya oleh Bung Karno, perjuangan guru dalam memperoleh kemerdekaan sama panjangnya dengan usai bangsa ini. 

Bermula ketika 32 organisasi guru se-Indonesia memutuskan untuk bergabung menjadi satu pada 1932 dan menamakan dirinya sebagai Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Sebelumnya, asosiasi para guru di Indonesia diakomodir dan diawasi langsung oleh pemerintahan Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, tepatnya 1912. Guru-guru di Indonesia tergabung dalam Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Mereka banyak mengajar di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angkat Dua dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Isu tentang kemakmuran guru yang begitu rendah kala itu menuai banyak protes kepada pemerintah kolonial.

Berbanding terbalik satu sama lainnya di masing-masing jenjang. Bahkan tidak sebesar eropa punya dibawah naungan Nederlansch-Indisch Onderwijerz Genootschap yang berdiri sejak 1883.

Atas dasar tersebut, berdirilah PGHB pada 1 Januari 1912. Dengan Karto Hadi Soebroto sebagai ketua dan Dwidjosewojo sebagai sekretaris. Keduanya adalah anggota Boedi Oetomo yang mempersatukan guru-guru untuk membentuk perkumpulan guna maju ke pemerintahan Belanda.

Semenjak berlangsungnya rapat perdana PGHB pada 24-26 Agustus 1912. PGBH berhasil mengumpulkan 1.427 guru dari 25 cabangnya dan lantas melakukan tawar menawar dengan pemerintah Hindia Belanda agar menaikkan gaji guru.

Sepanjang 1914-1920, PGHB banyak mengalami krisis kepercayaan dikalangan anggotanya. Banyak dari anggota-anggota daerah memutuskan untuk keluar dan membentuk perkumpulannya sendiri. Ajakan PGHB untuk menyusun ulang organisasi tidak diindahkan. PGHB terus berjalan dengan limbung dan menjadi federasi pada 1927.

5 tahun berselang, tepatnya pada 1932 organisasi perguruan yang berkembang, seperti Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), dan Hogere Kweekschool Bond (HKSB) bergabung menjadi satu dengan 32 organisasi guru lainnya kedalam PGBH. Dan berubah nama menjadi Persatuan Guru Indoensia (PGI). Serta mulai menggerakkan profesi keguruan sebagai perjuangan kemerdekaan. 

Nama Indonesia tentunya tidak disenangi oleh Belanda. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Guru yang semulanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja kini ikut memperjuangkan kemerdekaan.

Hingga, pada zaman pendudukan Jepang PGI dilarang beroperasi bersamaan dengan organisasi lainnya. Larangan ini terus berlangsung dan baru menemui titik terang ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Seketika itu, memperhatikan pentingnya pendidikan, pada 23-25 November 1945, diadakanlah Kongres Guru Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, di Gedung Somaharsana dan dibuka oleh pidato presiden Sukarno. Hasilnya adalah penghapusan segala perbedaan, mulai dari lingkungan pekerjaan, status sosial, aliran politik, agama, dan suku dari setiap guru yang hadir dalam kongres tersebut. 

Sejak Kongres Guru ke-1 diadakan, semua guru Indonesia menyatakan diri bersatu dalam satu wadah yang disebut dengan PGRI. Sebagai wadah pemersatu para guru dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (ftr/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS