SUMENEP – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (DJBAK) RI berkunjung ke Kabupaten Sumene. DJBAK RI melakukan peninjauan lapangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan 2023. 

Rombongan DJBAK RI ingin memastikan kelayakan inovasi Surat Keterangan Peredaran Hasil Perikanan (SKPHP) yang dilaksanakan Pemerintah Kabuapten (Pemkab) Sumenep, sehingga dinobatkan sebagai salah satu penerima Satyalancana Wira Karya.

“SKPHP untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat dan murah bagi  masyarakat nelayan yang berada jauh di kepulauan, sehingga transaksi perdagangan hasil tangkapan ikannya tidak harus menunggu proses dan waktu lama, serta biaya transportasi yang cukup mahal,” ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, seusai presentasi dan peninjauan lapangan di Pusat Call Center 112 dan Sikapal Diskominfo Kabupaten Sumenep, Kamis (14/09/2023).

Menurut Bupati Fauzi, indikator program inovasi itu berhasil, di antaranya, pengiriman hasil perikanan lebih lancar, data produksi perikanan yang dikirim keluar daerah lebih terpatau dan valid, lebih transparan dan akuntabel sehingga aman dari pungli, serta meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

“Aplikasi itu menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan dalam pengurusan surat secara cepat dan tidak dibatasi hari libur. Yang ujung-ujungnya pengiriman perikanan semakin lancar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Fauzi.

Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada kepala daerah yang berperan di bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan.

Selain aplikasi SKPHP, Pemkab Sumenep juga memiliki inovasi lain yang mendukung, yakni SikaPal, sebagai sistem keamanan pelayaran untuk memantau perjalanan kapal atau perahu antarpulau. 

“Temasuk juga program untuk peningkatan produksi garam rakyat, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat petambak garam berupa sarpras, antara lain, geomembran atau geoisolator, revitalisasi gudang penyimpanan garam rakyat, normalisasi saluran air dan pembangunan jalan produksi,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS