SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Agustin Poliana berharap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi tonggak perekonomian dalam menekan inflasi di Jatim.
Menurutnya, inflasi yang saat ini menembus angka 5 persen-an tersebut bisa ditekan ke angka 3 persen dengan upaya menggeliatkan kegiatan para pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Agustin Poliana pada acara workshop bertema “Layanan Fasilitasi Produk UMKM Prioritas Kesejahteraan Masyarakat Jatim” di Hotel Mercure Mirama Surabaya, Minggu (29/10/2023).
Legislator DPRD Jatim dapil Surabaya tersebut mengatakan bahwa UMKM merupakan barometer yang membangkitkan geliat perekonomian di Jatim.
Terlebih dengan tahan bantingnya para pelaku UMKM di saat Covid-19 lalu sebagai penyangga ekonomi yang stabil.
“UMKM Jawa Timur yang digoncang sehebat apapun waktu Covid kemarin itu tidak gentar. Artinya, dari kekuatan UMKM ini perekonomian Jatim stabil. Waktu Covid, mereka sebagai penyangga ekonomi yang berperan serta membangkitkan ekonomi di tengah-tengah perjuangan masyarakat yang membutuh uluran tangan,” terang Agustin.
Dalam acara workshop itu, selain memberikan semangat bagi pelaku UMKM, juga menghadirkan Bank Jatim sebagai mitra dalam membantu dari segi permodalan.
“Kita hadirkan Bank Jatim, agar para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan bantuan dana yaitu permodalannya lewat KUR atau Dagulir (Bantuan Dana Bergilir) yang sudah ada di pemerintah provinsi. Yang setiap tahun kita selalu menganggarkan untuk para pelaku UMKM ini bisa disupport permodalannya,” bebernya.
Bukannya tanpa kendala, program Dagulir yang merupakan dana untuk dialokasikan kegiatan penguatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian ini mendapat sorotan dari Agustin Poliana terkait penunggakan pembayarannya.
Sampai hari ini, sebutnya, hampir 4.000 lebih para pelaku UMKM di Jawa Timur itu adalah banyak yang nunggak dana Dagulirnya. Padahal sebagai pelaku utama, para UMKM ini berharap bantuan permodalan.
“Kalo nunggak, dampaknya kepada UMKM lainnya tidak bisa mendapatkan permodalan. Nah dari sisi inilah kita evaluasi kenapa dan ada apa kok sampai nunggak tidak terbayar,” terang dia.
Kader banteng yang akrab disapa Titin tersebut menambahkan, bahwa support anggaran permodalan melalui program ini diharapkan bisa membantu perekonomian supaya lebih baik lagi.
Dia berharap pemerintah provinsi juga melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha yang lain, sehingga Bank Jatim dan BPR UMKM yang semula dan pemegang kas utama itu bisa bergerak untuk membantu mereka.
“Karena Jawa Timur sekarang ini lagi besar inflasinya sekitar 5%-an. Nah ini kan tidak mudah kan untuk mengatasi inflasi yang ada di Jawa Timur. Saya harapkan bahwa UMKM bisa kita support terkait dengan permodalannya,” terang Titin.
“Termasuk pemasarannya yang kita gencarkan bukan hanya di kota sendiri, tetapi mereka harua siap bertarung di lintas kota/kabupaten dalam bidang pemasarannya. Bahkan kalau memungkinkan bisa dibawa keluar pulau di-Indonesia,” sambungnya.
Terkait legalitas para pelaku UMKM, Agustin menyampaikan bahwa pihaknya selaku DPRD Jatim sering kali melakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM dengan menyarankan untuk segera mendaftarkan Nomor Induk Berusaha yang pendaftarannya gratis.
Menurutnya, pengurusan NIB secara gratis itu selalu dia sosialisasikan setiap kali ada pertemuan para pelaku UMKM.
“Untuk mendaftarkannya, kita minta fotokopi KTP, jenis usaha dan nomor handphone yang bisa dihubungi sehingga kita bantu menguruskan dan itu sehari jadi, bahkan dalam hitungan jam saja sudah jadi,” jelas dia.
Juga pada saat pelaku UMKM harus pinjam dana untuk permodalan, itu pun disurvei Apakah benar-benar UMKM-nya itu benar-benar ada apa tidak.
“Selain itu saat mengajukan dana bantuan permodalan, coba kita lakukan pendekatan terhadap teman-teman Bank Jatim supaya mempermudah, jangan lagi mempersulit. Karena ini bisa jadi upaya mengatasi inflasi di Jatim,” harapnya. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS