PALANGKA RAYA – PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menghentikan secara total atau menerapkan moratorium terhadap pemberian izin alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit.

Permintaan ini disampaikan menyusul bencana ekologis yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menghentikan izin alih fungsi hutan menjadi industri ekstraktif, termasuk perkebunan kelapa sawit.

“Sawit ini tanaman yang arogan, dia menyerap air luar biasa tapi enggak bisa menyimpan, sebaiknya dilakukan moratorium, untuk menghentikan alih fungsi lahan,” ujar Djarot saat diwawancarai wartawan di sela Konferda PDI Perjuangan Kalteng di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Rabu (3/12/2025).

Baca juga: Said Abdullah: Pemerintah Bisa Gunakan Dana on Call Rp 4 T untuk Penanganan Bencana Sumatera

Djarot menjelaskan bahwa akar masalah bencana yang terjadi di Sumatera tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat. Menurutnya, cuaca hanya berfungsi sebagai faktor pencetus bencana, sementara akar masalahnya adalah alih fungsi lahan.

“Ada jutaan luasan lahan yang dilakukan alih fungsi, tidak bisa sawit disamakan dengan pohon di hutan, seperti ulin, kelapa, akasia, meranti, itu berbeda,” jelasnya.

Politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 ini mengingatkan pentingnya tindakan tegas terhadap korporasi nakal. Dia menekankan perlunya memeriksa pemilik-pemilik korporasi dan menutup usaha yang melanggar.

“Perusahaan-perusahaan yang melanggar seperti ini, itu diperiksa, dan kalau perlu usahanya ditutup,” tegasnya.

Djarot menilai bencana banjir merupakan akibat dari kerusakan alam yang dilakukan oleh korporasi besar.

“Pihak yang merusak alam adalah korporasi-korporasi besar yang melakukan alih fungsi lahan gila-gilaan untuk kegiatan industri ekstraktif sumber daya alam seperti sawit, pertambangan, dan perkebunan,” katanya.

Dia juga menyoroti bahwa kerusakan yang terjadi sangat parah, mulai dari Aceh hingga Sumatera Barat, bahkan ada desa yang hilang tersapu.

Setelah konferensi daerah di Sumatera Utara, Djarot menyatakan bahwa PDIP sepakat untuk mengambil sikap politik yang menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap korporasi yang merusak hutan dan menutup perusahaan tersebut.

“Kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan tetesan air mata, kenapa jadi begini. Sekarang kita harus introspeksi diri, melihat apa yang sudah kita perbuat,” tegasnya. (red)