LAMONGAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Persetujuan ini menjadi tonggak penting bagi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam postur APBD Tahun 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,26 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 3,27 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp 10 juta. Defisit ini sepenuhnya akan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 ditetapkan pada angka nol.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Erna Sujarwati menyampaikan rasa syukur atas persetujuan Raperda tersebut. Menurutnya, ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk memastikan manfaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor-sektor utama seperti sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Rancangan APBD 2025 kami susun dengan fokus pada kebutuhan masyarakat. Terutama untuk memastikan penanganan data kemiskinan (DTKS) yang selama ini belum sesuai fakta lapangan. Kami harap pembaruan data ini bisa dilakukan oleh pihak independen, seperti universitas atau lembaga survei profesional, untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya,” ujar Erna.

Selain itu, Komisi D DPRD Lamongan menyoroti isu-isu strategis lainnya, seperti pengentasan anak putus sekolah (APS). Dalam tiga bulan terakhir, jumlah anak putus sekolah di Lamongan mengalami penurunan drastis, meskipun masih ada lebih dari 4.000 anak yang membutuhkan perhatian.

“Pemerintah harus lebih serius dalam memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Lamongan. Upaya ini perlu menjadi prioritas utama, karena pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.

Melalui APBD 2025, pemerintah daerah juga akan meningkatkan alokasi anggaran pada sektor kesehatan dan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan mendasar yang dihadapi masyarakat selama lima tahun ke depan.

“Kami berharap besar, Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa mengoptimalkan setiap rupiah anggaran APBD 2025 demi kepentingan rakyat,” ucap Erna Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS