JAKARTA – PDI Perjuangan menyambut baik banyaknya parpol yang berminat untuk menjadi Ketua MPR. Hal itu membuktikan lembaga majelis permusyaratan bangsa Indonesia itu semakin dirasakan penting keberadaannya oleh parpol yang punya kursi di MPR.

“PDI Perjuangan sendiri masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi Pimpinan MPR. Kami berharap pada akhirnya pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan dengan musyawarah-mufakat dan bukan dengan cara voting,” kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, kemarin, menjawab pertanyaan media tentang banyaknya parpol yang mengincar kursi Ketua MPR.

Basarah mengatakan, PDIP sebenarnya juga berhak mengajukan kadernya menjadi calon Ketua MPR karena memang tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR. Namun, secara etika politik, pihaknya dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.

“Yang terpenting bagi PDIP adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi, kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR, seperti mendorong dilaksanakannya amendemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila,” ujar Basarah.

Berikutnya, menurut Basarah, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara. Saat ini, secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat mengubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan,” kata Wakil Ketua MPR tersebut.

“Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para pendiri negara dahulu,” lanjut dia.

Saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP. Agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.

“Pada intinya, dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR nanti, PDIP lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, dan bukan semata-mata perebutan jabatan. PDIP siap mendukung calon ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR lima tahun ke depan. Bahkan, jika ternyata agenda tersebut ditolak calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDIP juga akan siap menugaskan kadernya menjadi Ketua MPR,” pungkas Basarah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS