Senin
25 November 2024 | 3 : 58

Basarah: Apa Artinya Infrastruktur Desa Maju Kalau Masyarakatnya Tidak Toleran

pdip-jatim-211121-basarah-4-pilar-1

MALANG – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus bisa direalisasikan para kepala desa (kades) dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayahnya.

“Itu adalah janji Bapak-Ibu sekalian setelah dilantik menjadi kepala desa, untuk setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional,” kata Basarah di depan kades se-Kabupaten Malang yang menghadiri kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ballroom Hotel Savanna, Minggu (21/11/2021).

Selain melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik di pedesaan, sebut Basarah, pembangunan pemahaman soal ideologi kebangsaan ini menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Apalah artinya sebuah desa itu maju infrastrukturnya kalau masyarakatnya ternyata tidak toleran, masyarakatnya tidak saling menghormati satu sama lain. Terutama jika masyarakat itu daerahnya yang terdiri dari berbagai macam suku, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia, terang Ketua DPP PDI Perjuangan ini, adalah sebuah prinsip yang telah bersifat final.

Prinsip dasar yang bersifat final inilah, merupakan nilai-nilai dasar yang tidak dapat dikompromikan dan dinegosiasikan.

Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia telah bersifat final.

“Jadi negeri yang kita lihat ini, adalah tugas kita untuk menjaga warisan yang telah diberikan kepada para pendahulu bangsa kita untuk anak cucu kita,” tambah dia.

Pemahaman ideologi ini, sebutnya, penting untuk dikuasai kepala desa di Kabupaten Malang, sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kepala desa inilah, yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus menjaga hidupnya tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Pemikiran inilah, yang juga tertanam dalam pemerintahan Joko Widodo, yang semenjak periode pertama kepemimpinannya memiliki target untuk memulai pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran yang diwujudkan dalam bentuk dana desa.

“Banyak dana desa yang telah digelontorkan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur di pedesaan. Itu penting sebagai upaya agar masyarakat di tempat kita merasakan betul dampak pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo,” bebernya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Kembali Jabat Bupati Ponorogo, Sugiri Apresiasi Kinerja Joko Irianto Selama 2 Bulan

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menggelar serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat sementara ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Ikfina Kembali ke Pringgitan

MOJOKERTO – Ikfına Fahmawati resmi kembali ke pringgitan untuk melanjutkan tugas sebagai Bupati Mojokerto, Sabtu ...
EKSEKUTIF

Kembali Jabat Bupati Jember, Hendy Sampaikan 3 Poin Penting

JEMBER – Hendy Siswanto kembali menjabat sebagai Bupati Jember usai penjabat sementara (Pjs) Imam Hidayat habis ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Kembali Jabat Bupati Kediri

KEDIRI – Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, kini kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati ...
LEGISLATIF

AKD Sudah Terbentuk, DPRD Kabupaten Blitar Fokus Bahas Raperda APBD 2025

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengatakan, pihaknya kini fokus pada pembahasan Rancangan Peraturan ...
LEGISLATIF

Sidak Logistik Pilkada Kota Mojokerto, Ery Purwanti: Persiapannya Sudah Sangat Maksimal

MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang logistik Komisi ...