KOTA PROBOLINGGO — Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kader Penggerak Koperasi di Hotel Tampiarto, Kota Probolinggo, Sabtu (14/06/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 250 kader dari Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Diklat sebagai bagian dari rangkaian pelatihan serupa yang digelar di kabupaten dan kota lainnya di Jatim.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat peran kader PDI Perjuangan dalam menggerakkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Para peserta terlihat antusias menyimak arahan, termasuk pesan video dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Jatim, Said Abdullah. Pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kontribusi kader bagi masyarakat.

“Kader penggerak koperasi, khususnya kader PDI Perjuangan, harus bisa memberikan sumbangsih pada masyarakat. Sebab, koperasi desa merupakan watak ekonomi demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Said Abdullah.

Pernyataan senada disampaikan Eddy Paripurna, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim yang juga pengampu daerah pemilihan (dapil) Pasuruan dan Probolinggo.

Ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan Jatim terus mendukung langkah-langkah  memajukan perkoperasian.

“Kader-kader penggerak koperasi harus memaksimalkan potensi agar PDI Perjuangan benar-benar bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangany Kota Probolinggo , Haris Nasution memberikan apresiasi atas semangat peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Harapannya, koperasi dapat terus dikembangkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan kader penggerak koperasi juga dihadiri sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim lainnya, seperti Daniel Rohi hingga sejumlah legislator PDI Perjuangan di dapil Probolinggo – Pasuruan.

Pelatihan ini menjadi bukti komitmen PDI Perjuangan Jatim dalam memperkuat basis ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Dengan peningkatan kapasitas kader, diharapkan koperasi dapat menjadi solusi konkret dalam menggerakkan perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kegiatan serupa dimulai sejak 1 Juni 2025 akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah Jawa Timur. Untuk memperkuat sinergi antara partai, kader, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkeadilan.(drw/hs)