BATU – Wacana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu akan menambah setidaknya 10 unit Angkutan Pelajar (Apel) Gratis setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disambut baik pihak legislatif.

Namun DPRD Kota Batu minta agar Dishub tidak pelit akan komunikasi terhadap progres dari program Apel Gratis tersebut. Karena selama ini belum ada laporan apapun yang masuk.

“Penambahan ini memang perlu karena dari sekitar 4000 pelajar yang ada di Kota Batu dengan 42 armada yang berjalan saat ini memang masih belum memadai,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Tohari, dilansir dari suarajatimpost, Selasa (4/6/2024).

Dia sangat menyayangkan dengan pola komunikasi yang dimiliki oleh Dishub tidak dibangun dengan baik dengan DPRD. Bahkan biaya operasional dalam satu kali jalan pihak legislatif tidak mengetahuinya.

Selain itu, Khamim yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu ini menilai ada tambahan setidaknya 10 persen untuk tiap kecamatan ketika Dishub hendak melakukan penambahan armada.

“Jadi Kecamatan Batu yang sebelumnya 20 persen bisa menjadi 30 persen, kemudian Kecamatan Bumiaji dan Junrejo yang hanya 10 persen bisa bertambah menjadi 20 persen,” paparnya.

Dia juga menekankan setidaknya sopir Apel Gratis juga diberikan tanda pengenal atau seragam untuk program tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya sopir nakal dengan menyuruh orang lain sedangkan sopir yang seharusnya bertugas tidak bekerja.

Sehingga keselamatan siswa yang mendapatkan pelayanan Apel Gratis juga bisa terjamin karena wali murid pun sudah mengenal siapa yang melakukan antar jemput kepada anaknya ketika hendak bersekolah.

“Intinya kami sangat mendukung, namun semua juga harus dilihat dengan kemampuan anggaran Pemkot Batu. Dan komunikasi kami (DPRD) dengan Dindik juga sudah bagus karena Dindik mengaku sudah siap dengan menginstruksikan sekolah untuk melaporkan kebutuhan program Apel Gratis ke Dishub agar mendapatkan tindak lanjut,” pungkas dia. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS