Selasa
26 November 2024 | 7 : 30

Andreas Paparkan 7 Langkah Cara Kendalikan Inflasi

pdip-jatim-220902-andreas

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Andreas Eddy Susetyo memaparkan tujuh langkah kunci yang dapat dilaksanakan secara pararel untuk menjaga laju inflasi bisa benar-benar terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia, sebutnya, harus meningkatkan keseriusan salam mengendalikan inflasi.

“Memang pengendalian inflasi ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada BI dan pemerintah, namun harus disokong semua komponen bangsa secara bersama-sama dalam semangat gotong royong demi menyelamatkan perekonomian nasional,” terang Andreas di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Menurutnya, inflasi tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 3,6 persen. Target ini harus dibarengi dengan kerja ekstra mengingat adanya ketidakpastian faktor global dan kewaspadaan karena hingga Juli 2022 saja, inflasi mencapai 4,94 persen.

Andreas mengatakan, angka inflasi tersebut relatif terjaga dibanding negara lain, namun harus diwaspadai inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) yang sangat tinggi, yaitu 11,47 persen year on year. Padahal angka maksimal berada di kisaran 4 persen-5 persen per tahunnya.

“Saya akan terus memantau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) yang sekarang sudah bergaung hampir di semua provinsi,” ujarnya.

“Gerakan ini diharapkan mampu menjaga inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan melalui perluasan kerja sama antar daerah, komitmen penyelenggaraan operasi pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta implementasi gerakan urban farming dan digital farming,” sambung Andreas.

Kedua, lanjutnya, adalah ketersediaan komoditas dan menekan disparitas harga antardaerah. Perlu diingat bahswa kelangkaan satu komoditas bisa memberi efek domino terhadap komoditas lainnya. Disparitas harga antardaerah harus diturunkan dengan menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi lintas daerah.

Ketiga, yaitu terkait ketahanan pangan nasional dijaga dengan meningkatkan tata kelola pangan. Dalam hal ini sektor pertanian harus diperkuat karena memegang peran utama menghadapi resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi.

Oleh sebab itu, Andreas memaparkan pentingnya sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.

“Penyiapan ketersediaan pangan harus diantisipasi, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” ungkap Andreas.

Keempat, tambah legislator dari Dapil Malang Raya tersebut, adalah TPID perlu meningkatkan sinergi dan TPIP. Dalam hal ini TPID harus melakukan terobosan berbasis gerakan gotong-royong baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID provinsi dalam arah yang sama yakni ‘perang’ menekan laju inflasi di bawah koordinasi TPIP.

“Selain itu harus mampu menyusun langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” imbuhnya.

Strategi kelima, tuturnya, yakni pengendalian beberapa harga komoditas yang diatur pemerintah harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Komoditas itu antara lain, harga BBM bersubsidi, tarif listrik, harga elpiji, tarif angkutan, dan berbagai komoditas yang memiliki efek kejut yang signifikan terhadap inflasi.

“Kebijakan menaikkan harga komoditasr tersebut harus memperhatikan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak menghantam daya beli masyarakat yang sekarang sedang turun.” jelas anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Kemudian yang ketujuh, dia meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Dana Tak Terduga dalam APBD. Alokasi Dana Tak Terduga tahun 2022 mencapai Rp 14 triliun, namun sampai dengan Agustus 2022 baru digunakan Rp 1,8 triliun.

“Dana tak terduga dalam APBD dapat digunakan pemda untuk memberikan subsidi atau kompensasi. Dengan begitu, kenaikan harga atau tarif termasuk untuk angkutan daerah bisa diredam,” pungkas Andreas. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...