BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI. Penghargaan tersebut diserahkan Wapres Jusuf Kalla kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Parasamya Purnakarya Nugraha adalah tanda kehormatan tertinggi pelaksanaan pembangunan. Penghargaan ini diraih Banyuwangi berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara 2015 sampai 2017.

Anas bersyukur telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari presiden dalam prestasipembangunan tersebut, yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha.

“Ini adalah kado buat seluruh warga Banyuwangi. Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Banyuwangi terus menanjak,” kata Anas.

Pada 2018 lalu, Banyuwangi meraih peringkat keempat, naik dari tahun sebelumnya di peringkat enam, dari lebih 400 kabupaten se-Indonesia.

Anas mengatakan, setiap tahun peringkat kinerja Banyuwangi terus meningkat. Pada tahun 2010 di posisi 156, meningkat ke posisi 20 pada 2015. Lalu tahun 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga tahun 2018 lalu di rangking 4.

“Ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang terus meningkat. Program yang disusun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja terukur,” jelasnya.

Penilaian Parasamya Purnakarya Nugraha meliputi urusan wajib pemerintah hingga skala prioritas pembangunan. Dari situ, tim penilai melihat apakah kemudian pembangunan yang dilakukan mengarah pada kesejahteraan rakyat atau malah tidak bedampak.

“Tim menilai dampak program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,8 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita warga juga melonjak menjadi Rp 48 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta,” urai Anas.

Dia menambahkan, penilaian penghargaan itu juga mengukur program pelayanan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Banyuwangi, Pemkab berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Misalnya dengan Go-Jek, berkolaborasi mengantarkan obat ke rumah pasien kurang mampu,” jelas Anas.

Dengan startup Warung Pintar, pemerintah daerah mengedukasi para pemilik warung rakyat di Banyuwangi bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Bahkan, di Banyuwangi anggota kepolisian turut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan.

“Selain itu, kunci untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik adalah dengan inovasi,” tuturnya.

Berbagai inovasi, lanjut Anas, muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu pihaknya mendorong berbagai inovasi, mulai tingkat kabupaten hingga desa.

“Pada tahun 2019 ini ada lima inovasi dari Banyuwangi yang masuk jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB dari total 3.000 inovasi se-Indonesia,” pungkas Anas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS