JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan ASN Pemkab fokus pada skala prioritas. Harapannya, agar kinerja pembangunan menjadi fokus dan lebih terukur.

“Ayo fokus pada skala prioritas, karena tidak mungkin semua dikerjakan. Kepala dinas harus tahu skala prioritasnya, sehingga capaian kinerja lebih fokus dan terukur,” kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/2/2023).

Pesan itu disampaikan Anas usai sebelumnya berkunjung ke daerah Malang untuk memperkuat penerapan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta digitalisasi.

Dalam kunjungannya pada Jumat (17/2/2023), Anas bertemu Bupati Malang HM Sanusi dan semua kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malang, termasuk seluruh camat.

Di hadapan para pejabat daerah Kabupaten Malang, Anas menjelaskan dampak apabila pemerintah daerah tidak punya skala prioritas.

“Kalau kita tidak punya skala prioritas, semua sumber daya di-‘bagito’ alias bagi roto (rata) pasti tidak akan optimal dampaknya ke masyarakat,” tuturnya.

Menteri yang juga politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, pemda bisa memilih tiga prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan prioritas itu, kata dia, maka hampir semua sumber daya diarahkan ke sana.

“Contoh simpelnya, program olahraga harus dikaitkan dengan pariwisata, jadilah sport tourism, karena pariwisata menjadi prioritas,” papar dia.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengatakan, konsep kerja dengan skala prioritas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Presiden, sebutnya, tidak hanya mengarahkan, tapi dalam setiap fase kepemimpinannya selalu memiliki skala prioritas yang jelas.

Di Kementerian PANRB, ungkap Anas, juga telah ditetapkan tujuh skala prioritas. Seperti pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, akselerasi MPP Digital, penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan IKN dan DOB Papua.

“Serta transformasi sistem pendidikan ASN,” sambung Anas.

Dalam pertemuan tersebut, dia juga memberi titik tekan pada penerapan reformasi birokrasi tematik.

Menurutnya, mulai 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak.

Bukan administrasi laporan, yaitu pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.

Menurut dia, di Kabupaten Malang sudah cukup bagus. Kemiskinan sudah satu digit, di level sembilan persen.

Dengan fokus pada skala prioritas dan strategi yang pas, ujar dia, nantinya akan dilihat apakah angka kemiskinan tersebut dapat diturunkan lagi.

Demikian pula stunting, pengangguran, investasi, inflasi. Yang akan menentukan apakah indeks reformasi birokrasi di Malang akan meningkat nilainya atau menurun.

“Saya yakin Bupati Sanusi akan mampu meraih hasil positif, karena selama ini kinerjanya sudah terukur dengan baik,” ujar Anas.

Sementara itu Bupati Sanusi berharap kehadiran Menpan RB menjadi pemicu para ASN Pemkab Malang agar dapat berkinerja lebih baik lagi.

Karena, kata dia, sebagai ASN perlu memiliki rasa bangga melayani, di mana setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita (ASN) harus mengedepankan jiwa melayani, begitupun juga dengan pimpinan harus melayani karena melayani ibadah bagi kita semua,” tutur Abah Sanusi. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS