MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan investasi sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan lingkungan hidup menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Malang pada tahun 2026.

“Investasi manusia menjadi PR di 2026. Sesuai dengan alur RPJMD, itu konsentrasi di situ. Kita bicara lima tahun ke depan. Jadi tahun pertama apa, itulah yang kita perjuangkan,” kata Mia, sapaan akrabnya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Mia menjelaskan bahwa investasi manusia dimaknai sebagai upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, yang meliputi penguatan sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan kerja, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut, arah kebijakan pembangunan ke depan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan harus difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat agar memiliki daya saing dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan jangka panjang daerah.

“Nanti berikutnya kita sesuaikan dengan RPJMD. Harus selaras supaya pada hasil akhirnya kita bisa melihat secara konstruktif, apa saja yang sudah kita lakukan bersama,” imbuhnya.

Selain investasi SDM, Mia juga menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus menjadi catatan penting agar kejadian banjir akibat penumpukan sedimentasi dan sampah di sungai tidak kembali terulang di tahun-tahun mendatang.

“Itu pastinya menjadi catatan kami, karena saya juga tidak ingin kejadian yang sama terulang di tahun depan,” tegasnya.

Dia menilai tantangan lingkungan hidup ke depan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan iklim dan kondisi alam yang semakin ekstrem. Tanpa adanya evaluasi menyeluruh serta perbaikan kebijakan yang serius, persoalan lingkungan berpotensi terus berulang dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, Mia menyebut akhir tahun 2025 sebagai momentum penting bagi DPRD Kota Malang untuk melakukan evaluasi dan refleksi kinerja bersama pemerintah daerah atas berbagai kebijakan yang telah dijalankan.

“Kami berharap bisa berkontemplasi, di tahun 2025 apa saja yang sudah kami lakukan bersama dengan pemerintah daerah,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tantangan tahun 2026 sejatinya sudah dapat diproyeksikan sejak dini, terutama terkait dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang berpotensi memberi dampak langsung terhadap daerah.

“Sebetulnya kita sibuk menyiapkan kebijakan yang baik untuk tahun depan. Paling tidak bisa memitigasi kemungkinan adanya tambahan kebijakan dari pusat. Catatan sementaranya seperti itu,” pungkasnya. (ull/pr)