SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur punya catatan menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2022.

Catatan Fraksi PDI Perjuangan itu disampaikan saat sidang paripurna DPRD Jatim dengan agenda pandangan umum fraksi pada Rabu (5/4/2023).

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Diana Amaliyah Verawatiningsih menyebutkan, ada beberapa materi LKPJ Gubernur yang dinilai perlu penjelasan lebih mendalam.

Pertama, mengenai penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sifatnya padat karya dari 11,48 persen pada 2021 menjadi 11,11 persen di 2022.

“Kita minta Gubernur Jatim menjelaskan tentang masalah ini,” beber Diana Sasa di Surabaya, Kamis (6/4/2023).

Menurutnya, Fraksi PDIP juga menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai terkesan jalan sendiri-sendiri. Pihaknya menyebut, untuk hal ini perlu sinergi antar BUMD.

Khusus untuk BUMD Bank Jatim, sebut Sasa, fraksinya melihat soal penyaluran kredit ke sektor UMKM. Menurutnya, meski penyaluran kredit tersebut telah meningkat 26,24 persen pada 2022, namun masih jauh dibanding kredit konsumsi dan komersial.

Pada tahun 2022 kredit untuk UMKM mencapai Rp 6,34 triliun, sedangkan sektor konsumsi Rp 28,65 triliun dan komersial Rp 11,20 triliun. “Ketimpangan komposisi kredit kepada UMKM ini sungguh perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Catatan berikutnya dari Fraksi PDIP, lanjut Sasa, yakni soal komposisi non-peforming loan (NPL) UMKM sebesar 0,60 persen menjadi yang terendah dibanding sektor lainnya, yakni 2,83 persen.

“Rasio LDR Bank Jatim saat ini masih jauh di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Artinya, penyaluran kredit Bank Jatim masih belum optimal dibandingkan ketersediaan dana yang ada,” ungkap dia.

Selain BUMD, Fraksi PDIP juga mengingatkan masalah aset. Dia menyebut, banyak aset yang belum tersertifikasi, masih sengketa, dan pemanfaatannya dikuasai pihak ketiga tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Lalu, soal ketidaksamaan data tentang indeks pembangunan manusia (IPM) milik Pemprov dengan BPS juga jadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Dokumen LKPJ 2022 menarasikan pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa (0,65) dari 2019 sampai 2022.

“Tapi data milik BPS menyebutkan bahwa IPM Jatim berada di urutan terbawah atau nomor 6 dari enam provinsi di Pulau Jawa,” bebernya.

Selanjutnya yang juga menjadi perhatian Fraksi PDIP, yakni perhatian terhadap kesejahteraan petani dan peternak. Terkait ini, fraksinya menemukan di lapangan masih banyak petani dan nelayan yang pendapatannya di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Sedangkan kesejahteraan peternak masih berpihak pada peternak besar. Menurut Sasa, dibutuhkan bantuan teknis maupun keuangan kepada para peternak kecil dan perintisan.

Juga dibutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif atas persoalan klasik yang selalu dihadapi. Misalnya masalah yang dihadapi petani dan pekebun, seperti bibit, pupuk, harga produk, dan pengelolaan pasca panen.

Lalu masalah yang dihadapi nelayan terkait pengadaan perahu dan harga bahan bakar terjangkau. Juga untuk para peternak dan petambak terkait masalah pakan sehat, pencegahan dan penanganan wabah penyakit. (dav/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS