Guntur Soekarno

TANGGAL 30 Maret 2023 headline beberapa surat kabar terkemuka Indonesia bila digabungkan akan berbunyi ”Pupus Sudah, FIFA Batalkan Indonesia Jadi Tuan Rumah”. Bung Karno berpendirian bahwa olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik.

Demikian juga seni dan budaya, tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik praktis. Maka, hal tersebut adalah kenyataan yang terjadi di Indonesia, kenyataan dari The School of Life bangsa dan masyarakat Indonesia, dewa-dewa dari kahyangan pun tidak dapat membantahnya.

Kejadian pupus sudah harapan menjadi tuan rumah perhelatan bergengsi Piala Dunia U-20 adalah bukti nyata kebenaran pendapat Bung Karno. Termasuk berbagai bukti lain yang terjadi sebelumnya seperti di Asian Games 1962 Jakarta dan perhelatan Piala Uber di Eropa tahun 2020.

Walaupun kerja keras dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino ternyata mengalami jalan buntu. Dari kacamata kita kaum patriotik Sukarnois, tindakan ”sok kuasa” bahkan arogan dari FIFA sebenarnya diembel-embeli kepentingan-kepentingan sosial politik ekonomi kekuatan-kekuatan adikuasa yang saat ini terjungkal oleh kebijakan-kebijakan progresif dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Seperti pengambilalihan saham utama PT Freeport, kebijakan hilirisasi, juga larangan ekspor barang mentah. Khususnya nikel ke luar negeri. Termasuk di dalamnya larangan impor pakaian bekas yang ujung-ujungnya Indonesia dituntut secara hukum oleh WTO.

Menurut hemat penulis, Indonesia yang merasa harga diri bangsanya sudah dipecundangi secara arogan oleh FIFA sebaiknya melawan keputusan tersebut. Serta tidak perlu pusing-pusing menuruti keputusan FIFA. Istilah bahasa Jawanya Indonesia ”mbalelo” saja.

Beberapa Cara yang Sebenarnya Masih Dapat Ditempuh

Sebenarnya, sebelum vonis dari FIFA diberlakukan, pihak Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat olahraga dan sepak bola, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh politik, pendek kata para Mahawikan Indonesia sudah memikirkan apa-apa yang dapat ditempuh untuk menembus jalan buntu masalah pelaksanaan Piala Dunia U-20 tersebut. Misalnya opsi memindahkan pertandingan timnas Israel ke negara lain seperti Singapura yang fasilitas olahraganya sangat memadai.

Opsi itu tampaknya simpel dan mudah. Namun, dalam pelaksanaannya, ditinjau dari ranah tata krama diplomasi, dipastikan sulit terlaksana. Karena dapat dianggap Singapura secara langsung ikut campur masalah dalam negeri Indonesia.

Hal tersebut juga sudah penulis klarifikasi pada seorang diplomat senior Singapura yang dahulu bertugas di Jakarta dan kini bertugas di Bangkok. Apalagi bila ditinjau dari hubungan Singapura dengan Israel yang sejak lama sudah terjalin dengan erat.

Bila kita berpegang teguh kepada UUD asli revolusi ’45 yang jiwanya adalah semua bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihilangkan/dihapuskan, juga pengertian politik luar negeri bebas aktif, itu tidak berarti kita melaksanakan politik netral yang tidak berpihak kepada kemerdekaan atau penjajahan.

Pendapat demikian adalah salah besar karena politik bebas aktif adalah politik yang memihak, memihak kepada kemerdekaan suatu bangsa dan berjuang menghapus penjajahan bangsa oleh bangsa serta manusia oleh manusia di muka bumi ini.

Untuk diketahui, sikap politik bebas aktif yang dilaksanakan oleh pemerintah era Bung Karno adalah jelas-jelas menolak mengakui eksistensi negara Israel. Bukan karena membenci ras Yahudinya, melainkan menolak sistem kolonialisme Zionis yang berusaha menjajah negara Palestina Merdeka.

Apalagi, hampir seluruh daerah Gaza Palestina sudah dikuasai Israel. Hal itulah yang membuat Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi secara tegas menolak mengundang Israel di Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Demikian juga dalam pesta olahraga Asian Games 1962, Israel tidak diundang. Hal itu menimbulkan reaksi keras dari IOC (Komite Olimpiade Internasional) sehingga Indonesia dikenai tindakan indisipliner dan dilarang mengikuti seluruh kegiatan IOC, misalnya Olimpiade. Sikap IOC tersebut mendapatkan respons keras dari Bung Karno yang segera mengadakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) tahun 1963.

Ganefo merupakan perhelatan olahraga dan seni dari negara-negara yang baru berkembang dan mencapai kemerdekaan. Di samping itu, perjuangan secara diplomasi ditingkatkan oleh Menteri Luar Negeri Subandrio dan Menteri Olahraga Maladi secara lugas dan tegas. Mengalami pukulan-pukulan telak dari Indonesia, akhirnya IOC menyerah dengan mencabut keputusan dan mengizinkan lagi Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan Olimpiade dan sebagainya.

Becermin dari pengalaman sejarah di atas, menghadapi ulah FIFA, menurut hemat penulis, saat ini adalah waktu yang tepat bila Indonesia/pemerintahan Jokowi (terlepas dari niat baik Presiden Jokowi yang meminta agar kita memisahkan masalah politik dan olahraga) menyelenggarakan perhelatan Piala Dunia U-20 tandingan, yang penulis beri nama Piala Dunia U-20 Nusantara. Piala Dunia U-20 tersebut tidak sulit kita laksanakan mengingat seluruh kebutuhan pelaksanaan Piala Dunia tersebut boleh dikatakan sudah rampung.

Yang jelas, dalam perhelatan tersebut, Israel pasti tidak diundang. Sehingga tidak ada lagi negara yang selalu membuat gaduh selama ini. Sekuat serta sehebat apa pun kualitas badan intelijennya, Mossad melalui divisi Tzomet andalan mereka yakin tidak akan dapat memengaruhi jalannya perhelatan Piala Dunia U-20 Nusantara. Seperti juga gagalnya misi mereka untuk menggagalkan perhelatan G20 di mana Indonesia menjadi presidensinya.

Maka, benarlah pendirian Bung Karno yang menyatakan bahwa masalah diplomasi ataupun politik ujung-ujungnya adalah hubungan antarmanusia. Semoga opsi penulis tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan kekuatan-kekuatan kaum patriotik Sukarnois yang tergabung kuat laksana baja di dalam suatu front persatuan nasional patriotik Indonesia di mana secara embrio sudah terwujud.

”Israel, kejer-kejero koyo manuk branjangan, gebug kaum patriotik Indonesia hancur lebur kalian!” (jawapos/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS