JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, seorang pemimpin wajib memahami digital leadership untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Karena dunia semakin terkoneksi dengan sistem digital, seorang pemimpin harus mampu meningkatkan kemampuannya, terutama dalam konsep kepemimpinan secara digital.

“Ke depan, digital leadership ini menjadi salah satu alternatif yang menjadi kunci sukses untuk memimpin yayasan maupun organisasi,” ujar Menteri Anas dalam sambutannya saat membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Bersama Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Menurut Menteri Anas digital leadership ini dimaksudkan agar seorang pemimpin publik lebih cepat tanggap dan melek teknologi agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju.

Selanjutnya, tambah Menteri Anas, terkait digital leadership, ada dua digital skill yang dibutuhkan pemimpin, yakni hard skill dan soft skill.

“Penguasaan terhadap teori dan metodologi sektor publik pada hard skill seperti teori organisasi, pengelolaan SDM sektor publik, dan analisis kebijakan publik saja tidak cukup. Perlu dukungan penguasaan teori dan metodologi dari ilmu yang lain sebagai minor subject, terutama pengetahuan dalam bidang digital technology,” jelasnya.

Sementara itu, dalam hal soft skill, lanjut Menteri Anas, pemimpin perlu memiliki kemampuan analisis untuk berpikir kritis dan memberikan solusi pemecahan masalah.

“Selain itu penguasaan presentasi publik yang baik, penguasaan bahasa Inggris, coding, kreatif dan inovatif, resolusi konflik dan negosiasi, serta kolaborasi juga harus dimiliki seorang pemimpin,” terangnya.

Digital skill juga sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya arsitektur SPBE diharapkan mampu menopang reformasi birokrasi tematik, yaitu RB penanggulangan kemiskinan, RB peningkatan investasi, serta RB percepatan prioritas aktual Presiden.

“Digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Ada lima keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan digital. Yakni, keterampilan kepemimpinan digital, keterampilan profesional digital, keterampilan sosio-emosional digital, keterampilan pengguna digital, serta keterampilan abad 21 dalam masyarakat.

“Pada masa kini seorang pemimpin publik semakin dituntut cepat tanggap dan melek akan teknologi supaya mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju,” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS