Jumat
18 April 2025 | 12 : 26

Layani Masyarakat Kepulauan, Pemkab Sumenep Bekerja Sama dengan PT Pos Indonesia

PDIP-Jatim-Bupati-Fauzi-I-19012023

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk mempermudah layanan jasa pengiriman dan penerimaan dokumen, barang, logistik, dan keuangan.  

“Perjanjian kerja sama ini bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, saat penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di ruang PASA Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/1/2023).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pelayanan, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini terkendala transportasi.  

“Yang jelas, Pemkab Sumenep tidak bisa berjalan sendiri membangun daerah di berbagai sector, termasuk pelayanan publik. Karena itu, kita butuh peran serta pihak lain, termasuk PT. Pos Indonesia, terutama dalam meningkatkan layanan pada masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Sumenep dan PT. Pos Indonesia dilakukan oleh Bupati Fauzi dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana.

Siti Choiriana mengatakan, pihaknya melayani seluruh masyarakat, termasuk di kecamatan kepulauan. PT Pos Indonesia mempunyai tim atau petugas yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.

“Masyarakat jangan ragu untuk pelayanan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sumenep. Kami sudah siap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan PT. Pos Indonesia adalah membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal tersebut guna memberi kemudahan dalam melayani masyarakat.

“Kami hadir di MPP untuk memudahkan pelayanan, seperti pengiriman barang, baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri,” jelasnya.

“Termasuk pembayaran listrik, air, dan PBB, sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Delapan Kali Raih WTP, Bupati Fauzi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dikelola dengan Tanggung Jawab

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. ...
LEGISLATIF

Kesejahteraan Guru Madrasah Terabaikan, Fraksi PDIP DPRD Jember Siap Pasang Badan!

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember siap menjadi garda depan pelindung hak-hak guru madrasah. ...
KRONIK

Tampung Keluhan Petani, Sonny Harap Bulog Tanggung Jawab dan Gerak Cepat

BANYUWANGI – Menyikapi keluhan petani Banyuwangi yang kesulitan menjual gabah ke Bulog, anggota Komisi IV DPR RI, ...
SEMENTARA ITU...

Serahkan Dana Hibah 2025, Ning Ita Tekankan Transparansi dan Kepatuhan Regulasi

MOJOKERTO – Wali Kota Ika Puspitasari mensosialisasikan Paket Regulasi dan Penyerahan Simbolis kepada lembaga ...
KRONIK

Bupati Ipuk Minta Kades Optimalkan DD dan ADD untuk Pembangunan Desa

BANYUWANGI – Di tengah efiensi anggaran pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ...
LEGISLATIF

Komisi III DPRD Gresik Gelar Hearing Bahas Pembukaan JPL 11, Ini Hasilnya

GRESIK – Komisi III DPRD Gresik menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah pihak, Kamis (17/4/2025). ...