Selasa
01 September 2026 | 5 : 46

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Layani Masyarakat Kepulauan, Pemkab Sumenep Bekerja Sama dengan PT Pos Indonesia

PDIP-Jatim-Bupati-Fauzi-I-19012023

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk mempermudah layanan jasa pengiriman dan penerimaan dokumen, barang, logistik, dan keuangan.  

“Perjanjian kerja sama ini bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, saat penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di ruang PASA Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/1/2023).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pelayanan, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini terkendala transportasi.  

“Yang jelas, Pemkab Sumenep tidak bisa berjalan sendiri membangun daerah di berbagai sector, termasuk pelayanan publik. Karena itu, kita butuh peran serta pihak lain, termasuk PT. Pos Indonesia, terutama dalam meningkatkan layanan pada masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Sumenep dan PT. Pos Indonesia dilakukan oleh Bupati Fauzi dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana.

Siti Choiriana mengatakan, pihaknya melayani seluruh masyarakat, termasuk di kecamatan kepulauan. PT Pos Indonesia mempunyai tim atau petugas yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.

“Masyarakat jangan ragu untuk pelayanan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sumenep. Kami sudah siap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan PT. Pos Indonesia adalah membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal tersebut guna memberi kemudahan dalam melayani masyarakat.

“Kami hadir di MPP untuk memudahkan pelayanan, seperti pengiriman barang, baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri,” jelasnya.

“Termasuk pembayaran listrik, air, dan PBB, sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

PAK APBD 2026 Naik Rp149,62 M, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Dikembalikan ke Rakyat

MALANG — Proyeksi kenaikan belanja daerah Kota Malang sebesar 6,03 persen atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD ...
LEGISLATIF

Komisi C DPRD Jatim Suntik Rp4,6 Miliar ke 23 OPD, Fuad: Untuk Optimalkan PAD

SURABAYA — Komisi C DPRD Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran Rp4,6 miliar untuk 23 organisasi perangkat ...
KRONIK

PBNU Punya Pemimpin Baru, Gus Falah Dorong NU Semakin Solid dan Berdaya bagi Umat

JAKARTA — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan tidak hanya mampu menjaga ...
LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...
EKSEKUTIF

Eri Ultimatum Pengelola Parkir: Masih Terima Tunai, Jukir hingga Pejabat Dishub Diganti

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. ...
KRONIK

DPRD Jember Khawatir Artefak Sejarah Hilang, Minta Data Cagar Budaya Diperbarui

JEMBER – DPRD Jember mengkhawatirkan benda dan situs bersejarah di daerah itu hilang sebelum sempat dilindungi ...