Jumat
19 Juni 2026 | 6 : 35

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komisi B DPRD Surabaya: Manajemen Koperasi Perlu Pembenahan

pdip-jatim-220710-anas-karno

SURABAYA – Komisi B DPRD Kota Surabaya menyatakan manajemen koperasi di Kota Pahlawan perlu dilakukan pembenahan untuk menghindari perselisihan antara pihak koperasi dan nasabahnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyoroti keberadaan koperasi pemberi pinjaman, menyusul insiden perkelahian antara debt collector koperasi dan nasabahnya di Surabaya.

“Kami mendapat aduan dari warga Kedung Asem, jika terjadi perkelahian antara nasabah dan tim penagihan dari koperasi hingga berujung laporan polisi. Kami menyayangkan insiden itu,” ujar Anas, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Anas, seharusnya peristiwa itu bisa dihindari, sehingga tidak berujung pada perkara pidana. Dapat dipahami kondisi koperasi saat adanya tunggakan kredit.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu berharap jangan sampai ada kasus kekerasan dalam penagihan, apalagi nominal uang yang ditagih itu kecil.

“Mungkin karena tidak adanya pembinaan, sehingga ini terkesan liar,” jelasnya.

Anas juga menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya akan memanggil para pengelola koperasi di Surabaya, untuk memastikan legalitas usaha mereka, berikut sistem manajemen yang dijalankan pada produk pinjaman dengan harapan kasus serupa tidak lagi terjadi.

“Karena itu ranah kami di DPRD, maka kami akan melakukan pengecekan terhadap manajemen koperasi yang beroperasi di Kota Surabaya. Agar kasus seperti ini tidak terulang,” tuturnya.

Selain itu, Anas juga meminta Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Kota Surabaya untuk memantau keberadaan koperasi swasta.

“Kami berharap dinas koperasi memantau dan mengecek kembali dan melakukan pembinaan koperasi-koperasi yang dijalankan oleh pihak swasta,” ujarnya.

Anas menambahkan, pembinaan terhadap koperasi-koperasi swasta diperlukan karena berkaitan dengan pelayanan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.

“Secepatnya kami panggil, untuk mengecek kelengkapan izin dan badan usahanya. Apalagi nanti jika tidak ada ini bisa dianggap liar,” tandasnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah Tegaskan PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Tekankan Sikap Objektif dan Proporsional

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa posisi ...
LEGISLATIF

Kondisi Geopolitik Timur Tengah jadi Tantangan Penyelenggaraan Haji ke Depan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah perihal tantangan ...
LEGISLATIF

Selaraskan Aturan Pusat, DPRD dan DPMD Jombang Bakal Revisi Perda Pilkades

JOMBANG – Komisi A DPRD Kabupaten Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan ...
KRONIK

Bertemu Mensos, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bertemu Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, di Kantor ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Apresiasi Raperda Pembentukan Lima Desa Baru, Soroti Kesiapan SDM dan Kemampuan Fiskal Pemkab Ponorogo

PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan maPAN DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan dukungannya terhadap pembentukan lima ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Turonggo Yakso Tampil di Korsel, Perkuat Diplomasi Budaya dan Pariwisata Trenggalek

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong promosi budaya dan ekonomi kreatif Trenggalek melalui ...