Sabtu
08 Agustus 2026 | 7 : 17

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komisi B DPRD Surabaya: Manajemen Koperasi Perlu Pembenahan

pdip-jatim-220710-anas-karno

SURABAYA – Komisi B DPRD Kota Surabaya menyatakan manajemen koperasi di Kota Pahlawan perlu dilakukan pembenahan untuk menghindari perselisihan antara pihak koperasi dan nasabahnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyoroti keberadaan koperasi pemberi pinjaman, menyusul insiden perkelahian antara debt collector koperasi dan nasabahnya di Surabaya.

“Kami mendapat aduan dari warga Kedung Asem, jika terjadi perkelahian antara nasabah dan tim penagihan dari koperasi hingga berujung laporan polisi. Kami menyayangkan insiden itu,” ujar Anas, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Anas, seharusnya peristiwa itu bisa dihindari, sehingga tidak berujung pada perkara pidana. Dapat dipahami kondisi koperasi saat adanya tunggakan kredit.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu berharap jangan sampai ada kasus kekerasan dalam penagihan, apalagi nominal uang yang ditagih itu kecil.

“Mungkin karena tidak adanya pembinaan, sehingga ini terkesan liar,” jelasnya.

Anas juga menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya akan memanggil para pengelola koperasi di Surabaya, untuk memastikan legalitas usaha mereka, berikut sistem manajemen yang dijalankan pada produk pinjaman dengan harapan kasus serupa tidak lagi terjadi.

“Karena itu ranah kami di DPRD, maka kami akan melakukan pengecekan terhadap manajemen koperasi yang beroperasi di Kota Surabaya. Agar kasus seperti ini tidak terulang,” tuturnya.

Selain itu, Anas juga meminta Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Kota Surabaya untuk memantau keberadaan koperasi swasta.

“Kami berharap dinas koperasi memantau dan mengecek kembali dan melakukan pembinaan koperasi-koperasi yang dijalankan oleh pihak swasta,” ujarnya.

Anas menambahkan, pembinaan terhadap koperasi-koperasi swasta diperlukan karena berkaitan dengan pelayanan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.

“Secepatnya kami panggil, untuk mengecek kelengkapan izin dan badan usahanya. Apalagi nanti jika tidak ada ini bisa dianggap liar,” tandasnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Anggota Dewan Ratih Damayanti Bantu Warga Tak Mampu yang Koma 3 Hari dan Terkendala BPJS

LUMAJANG – Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lumajang yang juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten ...
KABAR CABANG

DPC Tuban Gelar Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

TUBAN– DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban terus mematangkan rencana perlindungan sosial bagi kader. Sebagai langkah ...
KRONIK

Anang Maruf dan Yusuf Ekodono Gabung Soekarno Cup, Dorong Talenta Pelosok Naik Panggung

Legenda Timnas Indonesia Anang Maruf dan Yusuf Ekodono bergabung di Soekarno Cup 2026 karena ingin memperluas ...
LEGISLATIF

19 Daerah Jatim Darurat Kekeringan, Fraksi PDIP Dorong Mitigasi Berkelanjutan

Sebanyak 19 daerah di Jatim berstatus darurat kekeringan. Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta pemerintah mengubah pola ...
KRONIK

Pelatihan Pupuk Organik di Kanor Bojonegoro, Solusi Petani Tekan Biaya dan Rawat Tanah

BOJONEGORO – Tingginya harga pupuk kimia yang mengerek beban biaya produksi memicu gerakan kemandirian tani di ...
HEADLINE

Soekarno Cup Bukan Sekadar Sepak Bola, tapi Membangun Karakter Bangsa

Said Abdullah menegaskan Soekarno Cup 2026 bukan sekadar kompetisi sepak bola, tetapi sarana membangun karakter ...