MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2023 ditargetkan meningkat sebesar 60 persen dibandingkan 2022.

PAD Kota Malang diproyeksikan bisa menyentuh angka Rp 1 triliun itu telah disepakati dalam rapat sidang paripurna terkait Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda APBD 2023.

Oleh sebab itu, kata Made, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor strategis. Khususnya pendapatan pajak melalui sektor kuliner yang berpotensi bisa ditingkatkan melalui pajak hotel, restoran, dan pajak BPHTB.

“Kita melihat kan begini, berdasarkan tahun 2021 sampai 2022, tingkat hunian hotel, kemudian pajak resto, benar-benar Malang ini akan menjadi kota kuliner. Orang-orang yang akan datang ke kota Malang, kadang kadang untuk mencicipi masakannya itu yang paling banyak. Sedangkan 60% saya rasa masih sangat mampu untuk kita raih,” ungkap Made di Kota Malang, Kamis (24/11/2022).

Pemkot Malang, sebut Made, harus serius dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Meskipun di satu sisi, Menteri Keuangan telah menyampaikan kemungkinan resesi dialami Indonesia tahun depan, menurut Made target PAD meningkat 60% itu dirasa masih bisa dikejar.

Apalagi, terdapat banyak faktor yang menjadi pendukung agar realisasi targer PAD pada tahun 2023 bisa mencapai angka Rp 1 triliun. Diantaranya melalui UMKM, pajak restoran, dan pajak hotel.

“Kita meyakini bahwa perekonomian kita baik-baik saja, terutama di tingkat nasional supaya tidak sampai terjadi resesi dan kita percaya dengan kabinet yang sekarang dipimpin Pak Jokowi. Kita yakin mampu mengendalikan itu,” lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita membeberkan Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang telah menyepakati target PAD Kota Malang sebesar Rp 1.179.181 683.130,-.

“PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 1.000.006.000.000 retribusi daerah sebanyak Rp. 53.267.985.400. Disamping itu ada dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak Rp. 28.696.022.152 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 97.211.675.578,“ beber Amithya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS