Minggu
01 November 2026 | 8 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Renovasi Dam Terealisasi, Petani Rejomulyo Kembali Sampaikan Aspirasi Ini

pdip-jatim-221120-poktan-rejomulyo-1

MADIUN – Saluran irigasi yang tak lancar, talut jebol, dan jalan usaha tani becek di musim hujan, menjadi keluhan yang disampaikan anggota Kelompok Tani Padi Menguning, Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun saat berdiskusi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Anton Kusumo, Minggu (20/11/2022).

“Kami minta bantuan kepada PDI Perjuangan, kepada bapak Anton Kusumo supaya nanti permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kami terselesaikan, dan kita bisa panen dengan maksimal,” kata Yasin, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Padi Menguning, Kelurahan Rejomulyo.

Yasin mengungkapkan, luas area persawahan anggota Poktan Padi Menguning mencapai sekitar 30 hektar. Tetapi dari dulu permasalahan irigasi, talut dan jalan sawah tidak kunjung selesai.

Dirinya menjelaskan, panjang saluran irigasi yang tak lancar tersebut sekitar 500 meter, sedangkan panjang jalan usaha tani sekitar 500 meter dengan lebar 3 meter, sementara talut yang ambrol sekitar 4 meter.

Yasin mengeluh, saluran irigasi tersebut sudah tidak bisa dipakai mengairi sawah sejak sekitar 3 tahun ini. Pasalnya, di sepanjang aliran dipenuhi lumpur dan tumbuhan liar sehingga dampaknya air tidak bisa mengalir ke sawah.

Terkait jalan usaha tani, Yasin mengaku jika musim hujan dipastikan becek sehingga sulit dilewati. Padahal, jalan tersebut merupakan akses transportasi kendaraan pengangkut hasil panen.

“Kami ingin saluran irigasi itu diperbaiki biar lancar, dan jalan usaha tani dicor atau dipaving supaya kalau hujan tidak becek dan kendaraan untuk mengangkut hasil panen bisa lancar,” ungkap Yasin.

“Saya sampaikan ke PDI Perjuangan karena sudah terbukti apa yang kami usulkan sebelumnya terkait DAM Kali Piring terealisasikan,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani, Ketua DPC PDI Perjuangan Anton Kusumo yang didampingi Ketua Pengurus Ranting Rejomulyo, Lamun, mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat dengan jajaran DPC. Lalu, hasil rapat akan diteruskan ke DPRD Kota maupun provinsi, bahkan DPR pusat.

“Karena mereka adalah wakil-wakil kita yang mempunyai tugas dan kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat, begitu juga dengan eksekutif yang punya tugas yang sama untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau aspirasi masyarakat, karena kedudukannya tidak hanya untuk pribadinya tetapi untuk kepentingan masyarakat bersama,” beber Anton Kusumo.

Menurut dia, petani menjadi salah satu tonggak pangan atau soko guru, maka wajib hukumnya bagi PDI Perjuangan sebagai partainya wong cilik untuk memperjuangkan keluhan-keluhan dari petani.

“Tidak hanya petani saja, tapi seluruh masyarakat yang dirasa keadilan tidak berpihak kepada mereka, maka ini adalah tugas dari partai, karena partai itu adalah alat perjuangan rakyat,” ujarnya. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Desil Bansos Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Yuzar Rasyid Minta Warga Ajukan Sanggahan

KEDIRI – Anggota DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mendorong warga yang mendapati angka desil bantuan sosial tidak ...
HEADLINE

Pimpin Kembali PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono Andalkan Digital Sebarkan Gagasan Bung Karno

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Guntur Dorong Paguyuban MC Blitar Samakan Standar Profesionalisme

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mendorong paguyuban pembawa acara atau ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ingatkan Pendataan Digital Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil, Bukan Like and Dislike

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan proses pendataan kependudukan secara digital untuk ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Dorong Kader GMNI Isi Ruang Strategis di Lembaga Negara

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Salah Tafsir Kuota Perempuan BPD, Komisi A DPRD Jember Minta Pengisian Dievaluasi

JEMBER – Komisi A DPRD Jember menemukan dugaan salah tafsir penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan ...