BLITAR – Pemerintah Kota Blitar melalui Dewan Pendidikan Kota Blitar, menyelenggarakan Seminar Sehari, dengan tema Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka.

Diikuti lembaga sekolah naungan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kegiatan berlangsung di Balai Kota Koesoemo Wicitro, Selasa (28/9/2022).

Wali Kota Blitar, Santoso menjelaskan, seminar ini digelar untuk mensukseskan sistem pendidikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pemkot Blitar telah menganggarkan 35 persen APBD untuk keperluan pendidikan. Angka ini jauh diatas target amanah Undang Undang Sisdiknas yaitu sebesar 20 persen.

Disamping itu, Pemkot Blitar juga melaunching program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya (Serenada) sebagai salah satu langkah meningkatkan kualitas siswa melalui pendidikan karakter dan kemampuan.

Hal ini juga selaras dengan visi misi Kota Blitar Keren (Keberagaman, religius dan nasionalis).

“Amanah Undang Undang Sisdiknas itu mengamankan 20 % dari APBN atau APBD untuk Pendidikan, Kota Blitar ini 35% , jadi sudah melebihi dari target,” ujar Santoso.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar, Dwi Sukartowo mengatakan, dengan mengundang narasumber Prof Dr. Imron Arifin dari UM Malang, diharapkan seluruh lembaga sekolah bisa memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan, utamanya dalam menjalankan implementasi Kurikulum Merdeka.

“Dewan Pendidikan Kota Blitar memandang, Pemerintah Kota Blitar sudah banyak mendukung pelaksanaan implementasi ini,” kata Dwi.

Untuk menunjang kebutuhan siswa selama proses pembelajaran di Kota Blitar, Pemkot Blitar juga sudah memasang Wifi di tingkat RT dan RW yang bisa diakses seluruh warga secara gratis. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS