Sabtu
18 April 2026 | 8 : 14

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Andreas Paparkan 7 Langkah Cara Kendalikan Inflasi

pdip-jatim-220902-andreas

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Andreas Eddy Susetyo memaparkan tujuh langkah kunci yang dapat dilaksanakan secara pararel untuk menjaga laju inflasi bisa benar-benar terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia, sebutnya, harus meningkatkan keseriusan salam mengendalikan inflasi.

“Memang pengendalian inflasi ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada BI dan pemerintah, namun harus disokong semua komponen bangsa secara bersama-sama dalam semangat gotong royong demi menyelamatkan perekonomian nasional,” terang Andreas di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Menurutnya, inflasi tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 3,6 persen. Target ini harus dibarengi dengan kerja ekstra mengingat adanya ketidakpastian faktor global dan kewaspadaan karena hingga Juli 2022 saja, inflasi mencapai 4,94 persen.

Andreas mengatakan, angka inflasi tersebut relatif terjaga dibanding negara lain, namun harus diwaspadai inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) yang sangat tinggi, yaitu 11,47 persen year on year. Padahal angka maksimal berada di kisaran 4 persen-5 persen per tahunnya.

“Saya akan terus memantau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) yang sekarang sudah bergaung hampir di semua provinsi,” ujarnya.

“Gerakan ini diharapkan mampu menjaga inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan melalui perluasan kerja sama antar daerah, komitmen penyelenggaraan operasi pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta implementasi gerakan urban farming dan digital farming,” sambung Andreas.

Kedua, lanjutnya, adalah ketersediaan komoditas dan menekan disparitas harga antardaerah. Perlu diingat bahswa kelangkaan satu komoditas bisa memberi efek domino terhadap komoditas lainnya. Disparitas harga antardaerah harus diturunkan dengan menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi lintas daerah.

Ketiga, yaitu terkait ketahanan pangan nasional dijaga dengan meningkatkan tata kelola pangan. Dalam hal ini sektor pertanian harus diperkuat karena memegang peran utama menghadapi resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi.

Oleh sebab itu, Andreas memaparkan pentingnya sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.

“Penyiapan ketersediaan pangan harus diantisipasi, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” ungkap Andreas.

Keempat, tambah legislator dari Dapil Malang Raya tersebut, adalah TPID perlu meningkatkan sinergi dan TPIP. Dalam hal ini TPID harus melakukan terobosan berbasis gerakan gotong-royong baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID provinsi dalam arah yang sama yakni ‘perang’ menekan laju inflasi di bawah koordinasi TPIP.

“Selain itu harus mampu menyusun langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” imbuhnya.

Strategi kelima, tuturnya, yakni pengendalian beberapa harga komoditas yang diatur pemerintah harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Komoditas itu antara lain, harga BBM bersubsidi, tarif listrik, harga elpiji, tarif angkutan, dan berbagai komoditas yang memiliki efek kejut yang signifikan terhadap inflasi.

“Kebijakan menaikkan harga komoditasr tersebut harus memperhatikan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak menghantam daya beli masyarakat yang sekarang sedang turun.” jelas anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Kemudian yang ketujuh, dia meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Dana Tak Terduga dalam APBD. Alokasi Dana Tak Terduga tahun 2022 mencapai Rp 14 triliun, namun sampai dengan Agustus 2022 baru digunakan Rp 1,8 triliun.

“Dana tak terduga dalam APBD dapat digunakan pemda untuk memberikan subsidi atau kompensasi. Dengan begitu, kenaikan harga atau tarif termasuk untuk angkutan daerah bisa diredam,” pungkas Andreas. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Erma Susanti Tegaskan Literasi Digital Perempuan Jadi Kebutuhan, Bukan Pilihan

Erma Susanti menegaskan literasi digital bagi perempuan kini menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan ...
LEGISLATIF

Diana Sasa Dorong Evaluasi Tambang Jatim, Soroti Dampak Galian C di Magetan

Diana Sasa mendorong evaluasi tambang di Jawa Timur setelah keluhan warga terkait dampak galian C di Magetan, mulai ...
HEADLINE

Megawati Tegaskan Pemikiran Bung Karno, Kader PDIP Harus Visioner dan Membumi

Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya pemikiran Bung Karno bagi kader PDIP agar visioner, membumi, serta ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tempatkan ASN di Setiap RW, Perkuat Program Kampung Pancasila

Eri Cahyadi menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW untuk memperkuat Program Kampung Pancasila 2026 dan ...
KRONIK

Fraksi PDIP DPRD Sumenep Ngonthel ke Kantor, Hosnan: Dukung Penghematan BBM

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengimbau seluruh anggotanya untuk menggunakan sepeda ontel saat ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Kemarau Ekstrem, Bupati Yani Minta PMI Gresik Perkuat Kesiapsiagaan dan Libatkan Generasi Muda

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik memperkuat ...