Selasa
20 Mei 2025 | 11 : 24

Andreas Paparkan 7 Langkah Cara Kendalikan Inflasi

pdip-jatim-220902-andreas

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Andreas Eddy Susetyo memaparkan tujuh langkah kunci yang dapat dilaksanakan secara pararel untuk menjaga laju inflasi bisa benar-benar terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia, sebutnya, harus meningkatkan keseriusan salam mengendalikan inflasi.

“Memang pengendalian inflasi ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada BI dan pemerintah, namun harus disokong semua komponen bangsa secara bersama-sama dalam semangat gotong royong demi menyelamatkan perekonomian nasional,” terang Andreas di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Menurutnya, inflasi tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 3,6 persen. Target ini harus dibarengi dengan kerja ekstra mengingat adanya ketidakpastian faktor global dan kewaspadaan karena hingga Juli 2022 saja, inflasi mencapai 4,94 persen.

Andreas mengatakan, angka inflasi tersebut relatif terjaga dibanding negara lain, namun harus diwaspadai inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) yang sangat tinggi, yaitu 11,47 persen year on year. Padahal angka maksimal berada di kisaran 4 persen-5 persen per tahunnya.

“Saya akan terus memantau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) yang sekarang sudah bergaung hampir di semua provinsi,” ujarnya.

“Gerakan ini diharapkan mampu menjaga inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan melalui perluasan kerja sama antar daerah, komitmen penyelenggaraan operasi pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta implementasi gerakan urban farming dan digital farming,” sambung Andreas.

Kedua, lanjutnya, adalah ketersediaan komoditas dan menekan disparitas harga antardaerah. Perlu diingat bahswa kelangkaan satu komoditas bisa memberi efek domino terhadap komoditas lainnya. Disparitas harga antardaerah harus diturunkan dengan menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi lintas daerah.

Ketiga, yaitu terkait ketahanan pangan nasional dijaga dengan meningkatkan tata kelola pangan. Dalam hal ini sektor pertanian harus diperkuat karena memegang peran utama menghadapi resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi.

Oleh sebab itu, Andreas memaparkan pentingnya sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.

“Penyiapan ketersediaan pangan harus diantisipasi, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” ungkap Andreas.

Keempat, tambah legislator dari Dapil Malang Raya tersebut, adalah TPID perlu meningkatkan sinergi dan TPIP. Dalam hal ini TPID harus melakukan terobosan berbasis gerakan gotong-royong baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID provinsi dalam arah yang sama yakni ‘perang’ menekan laju inflasi di bawah koordinasi TPIP.

“Selain itu harus mampu menyusun langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” imbuhnya.

Strategi kelima, tuturnya, yakni pengendalian beberapa harga komoditas yang diatur pemerintah harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Komoditas itu antara lain, harga BBM bersubsidi, tarif listrik, harga elpiji, tarif angkutan, dan berbagai komoditas yang memiliki efek kejut yang signifikan terhadap inflasi.

“Kebijakan menaikkan harga komoditasr tersebut harus memperhatikan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak menghantam daya beli masyarakat yang sekarang sedang turun.” jelas anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Kemudian yang ketujuh, dia meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Dana Tak Terduga dalam APBD. Alokasi Dana Tak Terduga tahun 2022 mencapai Rp 14 triliun, namun sampai dengan Agustus 2022 baru digunakan Rp 1,8 triliun.

“Dana tak terduga dalam APBD dapat digunakan pemda untuk memberikan subsidi atau kompensasi. Dengan begitu, kenaikan harga atau tarif termasuk untuk angkutan daerah bisa diredam,” pungkas Andreas. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...
LEGISLATIF

Reses Rita Haryati, Ini Daftar Aspirasi Warga yang Ditampung

MAGETAN – Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati menggelar pertemuan dengan warga di Desa Bangunasri Kecamatan ...