MALANG – DPRD Kabupaten Malang menargetkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022 awal Agustus depan. Sehingga perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini bisa secepatnya disahkan.

“Pemkab sudah menyerahkan berkas KUA-PPAS, nanti kita bahas. Nah, awal Agustus kita targetkan tuntas bahas ini. Baru Pemkab Malang bisa lempar R-APBD P (Perubahan) 2022 atau PAK ke dewan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi di gedung dewan, Selasa (26/7/2022).

Dia menyampaikan, dalam draft KUA-PPAS yang diajukan Pemkab Malang, lebih banyak difokuskan pada upaya perbaikan dan penguatan infrastruktur. Selain itu, PAK 2022 juga dialokasikan hal-hal yang bersifat mandatory.

Selama 2 tahun ke belakang akibat pandemi Covid-19, sebut Darmadi, Pemkab Malang terpaksa harus menyisihkan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Seperti anggaran pendidikan, kesehatan, fasilitas publik dan dana desa (DD).

Untuk menunjang hal tersebut, Pemkab Malang akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun 2021 sebesar Rp 541 miliar.

“Prinsip kami, selama program itu dibutuhkan masyarakat, pasti disetujui. Namun, semua usulan program dari OPD akan masuk pembahasan dewan. Tim anggaran dari eksekutif dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan membahasnya,” jelas legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini.

“Dari Silpa, akan kita alokasikan untuk program mandatory. Kewajiban-kewajiban kita harus tetap terlaksana. Baru sisanya kita distribusikan ke beberapa OPD yang membutuhkan anggaran untuk kegiatan dan programnya. KUA-PPAS ini akan jadi patokan untuk menyusun rencana PAK 2022 oleh OPD,” sambung Darmadi.

Tahapan selanjutnya, ketika KUA-PPAS telah dibahas dan ditetapkan oleh DPRD, pihak eksekutif dapat melanjutkan pembahasan R-APBD Perubahan. Untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk segera disahkan.

“Kita upayakan secepatnya PAK digedok supaya OPD punya waktu untuk melaksanakan programnya. Kalau kita gedok PAK satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir kan percuma. Nanti program malah tidak dikerjakan,” ujarnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS