Kamis
19 November 2026 | 10 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Rusunawa Khusus untuk MBR, Eri Minta Lurah-Camat Lebih Selektif Pilih Calon Penghuni

pdip-jatim-220720-rusun-ec

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kepada para camat dan lurah kalau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Karena itu, tegas Eri, camat dan lurah di Kota Surabaya harus bisa lebih teliti sekaligus selektif dalam memlih calon penghuni rusunawa agar lebih tepat sasaran.

“Rusunawa adalah khusus untuk MBR. Ada yang sudah lulus dan tidak masuk MBR, tapi masih ada yang untup-untup (muncul sedikit). Umpamanya batas MBR itu 100 tapi dia 101, maka dia boleh tinggal di rusun itu,” tegas Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (19/7/2022).

Nantinya, lanjut Eri, di kemudian hari kalau warga penghuni rusunawa tersebut sudah tidak lagi berstatus MBR, maka yang bersangkutan harus siap untuk digantikan dengan MBR lainnya.

“Kalau di dalam rusun tidak ada yang mentas (keluar), yang salah adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Harusnya mereka lulus dan sudah tidak menjadi MBR lagi,” ujarnya.

Pasalnya, sambung kader PDI Perjuangan tersebut, salah satu tolok ukur keberhasilan Pemkot Surabaya adalah pengentasan kemiskinan di Kota Pahlawan.

Meski demikian, Pemkot Surabaya masih memberi kesempatan bagi MBR yang tidak masuk kategori MBR untuk menempati rusunawa sementara waktu.

“Kalau dia tidak masuk MBR itu dilihat, itu untup-untup (muncul sedikit) atau tidak. Kalau batasnya 100 tapi dia 150, maka dia harus keluar (dari rusunawa),” tutur Eri Cahyadi.

“Tapi kalau batasnya 100, dia 111 atau 102 maka dia masih boleh tinggal sebagai MBR di rusun dengan waktu satu tahun lagi,” sambungnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga berharap peran para Kader Surabaya Hebat (KSH).

Peran tersebut adalah, kalau mengetahui ada MBR yang pantas masuk rusunawa, dan warga yang sudah tidak MBR lagi, bisa segera menyampaikan langsung kepada lurah atau camat setempat.

“Karena yang mengantri untuk tinggal di rusun itu ada ribuan warga. Maka, inilah tugas pemkot untuk bisa memberikan pekerjaan, agar mereka bisa kontrak rumah atau tinggal di tempat yang lainnya,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Audisi Berani Berkomedi Digelar di Surabaya, Komika Bebas Roasting Pejabat dan PDIP

SURABAYA – Kritik terhadap pejabat publik tak selalu harus disampaikan melalui demonstrasi atau forum formal. Di ...
KRONIK

Tabroni Soroti Kinerja Satpol PP Jember, Penindakan Rokok Ilegal dan Raperda Ketertiban Umum Mandek

JEMBER – Komisi A DPRD Jember mengkritik minimnya laporan penindakan gudang rokok ilegal dan belum diserahkannya ...
LEGISLATIF

Reses Natasha, Warga Keluhkan Kelanjutan Beasiswa Kuliah hingga Penerima Bansos Ganda

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti Anggita, menggelar ...
KABAR CABANG

Tiap Rabu, Armuji Persilakan Gen Z Roasting PDI Perjuangan Lewat Stand Up Comedy

SURABAYA – Kritik terhadap partai politik tak harus disampaikan melalui demonstrasi atau forum diskusi formal. Di ...
LEGISLATIF

6 Desa Usulkan Jalan Usaha Tani Melalui Bambang Sutriyono, Lolos Verifikasi

BOJONEGORO – Warga di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, memanfaatkan momentum reses anggota DPRD untuk ...
LEGISLATIF

Desil Warga Pemulung di Madiun Naik, Usman Ependi Dorong Verifikasi Ulang DTSEN

MADIUN – Sejumlah warga yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota ...