SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendesak Pemprov Jatim agar menjadikan penanganan wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini sudah tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota sebagai prioritas utama.
Pasalnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Perum Bulog dan anggota DPRD Jatim, penanganan wabah PMK di Jawa Timur mendapatkan sorotan. Yakni dari Komisi IV DPR RI.
Dalam rakor di Kantor Balai Karantina Pertanian, Tanjung Perak Surabaya, Jumat (17/6/2022) itu, Untari diminta hadir oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, untuk mensinergikan langkah penanganan wabah PMK secara cepat.
“Maka saya mendesak agar penanganan wabah PMK menjadi prioritas. Usulan saya agar bisa mempergunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang dialokasikan untuk mempercepat distribusi vaksin PMK,” kata Sri Untari, seusai rakor.
Menurutnya, langkah cepat penanganan wabah PMK menjadi hal yang wajib dilakukan. Pasalnya wabah PMK menjadi salah satu problematika yang wajib secara cepat diselesaikan, karena menyangkut kelangsungan hidup para peternak juga masyarakat.
Apabila anggaran BTT masih belum bisa mengcover penanganan PMK, Untari mengusulkan agar segera dilakukan refocusing anggaran. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, sebutnya, menyatakan kesiapan untuk mendukung refocusing anggaran dalam upaya penanggulangan wabah PMK oleh Pemprov Jatim.
“Untuk sementara sembari menunggu ketersediaan stok vaksin, sebagai antisipasi pemberian jamu-jamu tradisional untuk ternak dari kunir, daun sirih, air, dan telur ayam kampung juga bisa diberikan guna menjaga kesehatan ternak sapi. Setidaknya diberikan dua hari sekali dalam satu minggu ke depan,” sambung Untari.
Disamping itu, dia tetap memberikan apresiasi atas langkah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang selalu rutin turun melakukan pengecekan kondisi PMK di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Keseriusan gubernur terhadap penanganan wabah ini, harapannya juga bisa diikuti oleh seluruh jajaran OPD yang ada.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut menambahkan, bahwa sapi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pedesaan adalah sebuah bentuk investasi sekaligus mata pencaharian.
Wabah PMK saat ini dampaknya sudah sangat dirasakan oleh para peternak. Terlebih apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat maka berpotensi besar meruntuhkan ekonomi masyarakat desa.
“Pemerintah harus bisa memberikan ganti, tetapi untuk masyarakat yang hanya punya satu sampai dengan 10 sapi. Pemerintah harus hadir dan membantu mereka, salah satunya melalui CSR BUMN yang ada di Indonesia, ini diberikan untuk membelikan bibit-bibit sapi kepada peternak. Di Jawa Timur nanti dibantu Bank Jatim dan BUMD lain yang punya keuntungan,” ujarnya.
Apabila cara tersebut masih belum cukup untuk memulihkan dampak yang disebabkan wabah PMK, dia mengusulkan agar bank milik pemerintah, seperti Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim diberikan penambahan alokasi anggaran.
Tujuannya untuk memberikan kredit serta subsidi kepada para peternak yang harus kehilangan ternaknya akibat wabah PMK.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim ini menyarankan agar kredit bantuan kepada para peternak terdampak dapat dilakukan selama jangka waktu 2 tahun, dimulai dari masa pembibitan awal hingga menjadi sapi perah dan pedaging yang sudah siap untuk diperjualbelikan kembali di pasaran.
“Selama masa waktu tunggu, antara 6 bulan sampai 8 bulan, pemerintah juga harus memberikan bantuan sembako, pada peternak yang ternaknya mati karena PMK. Karena mereka sudah tidak punya sumber kehidupan lagi,” tegas legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.
Untari juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong peduli terhadap para peternak sapi yang tengah dilanda kesulitan dengan cara menghidupkan Desa Tanggap Bencana PMK.
Sehingga harapannya, semua masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur dapat bergandengan tangan, menanggulangi wabah PMK bersama-sama. (ace/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS