BANYUWANGI – Sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, meminta tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) secara intensif turun ke desa-desa guna memastikan kondisi riil di lapangan dengan data kemiskinan yang ada di daerah.

“Kita berharap tim TKPK bisa selalu intens untuk melakukan kegiatan turun lapang ke setiap desa-desa untuk memastikan, bahwa penyaluran program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah tepat sasaran,” ujar Wabup Sugirah dalam rapat koordinasi TKPK, Rabu (25/5/2022).

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan, salah satu penyebab kemiskinan adalah kultur atau budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, dan pemboros.

“Ini yang kita sebut dengan kemiskinan kultural. Budaya ini yang harus kita ubah. Kita tidak bisa memberikan bantuan saja, melainkan juga harus diberi motivasi agar mereka mau berupaya memperbaiki perekonomiannya. Maka kita harus terjun langsung ke lapangan, mendatangi desa-desa. Kalau perlu ke RT/RW juga,” jelas Sugirah.

Kegiatan tersebut, lanjut Sugirah, akan membawa banyak dampak positif. Di antaranya, tim TKPK dapat melakukan validasi data warga miskin berdasarkan kondisi riil warga di lapangan.

“Jadi, kita bisa kroscek, apakah betul si A yang dulu miskin, sekarang tetap miskin? Atau mungkin sudah membaik perekonomiannya? Sebaliknya, mungkin si B yang dulu tergolong orang mampu saat ini malah merosot perekonomiannya,” terang Sugirah.

“Akurasi data kemiskinan ini sangat penting agar penyaluran program bansos dari pemerintah bisa tepat sasaran. Data ini juga menjadi dasar kita menyusun kebijakan untuk mengintervensi mereka. Saya minta Dinas Sosial segera melakukan validasi data by name by address,” imbuh Sugirah.

Pakde Sugirah, sapaan akrab Sugirah, pun mendorong agar jajaran OPD terkait bisa mendongkrak perolehan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022. Bendahara DPC PDI Perjuangan Banyuwangi itu menyarankan dua hal untuk optimalisasi perolehan PAD tersebut. Pertama, segera melakukan normalisasi perekonomian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kedua, dengan optimalisasi potensi CSR.

“Tercapainya target PAD ini juga penting, karena kita perlu anggaran besar untuk pengentasan kemiskinan. Jika anggaran kita banyak, maka banyak pula program yang bisa dikerjakan untuk pengentasan kemiskinan,” tandas Sugirah. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS