Senin
03 Agustus 2026 | 4 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Kota Malang Siapkan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ini Urgensinya

pdip-jatim-220413-eko-herdiyanto

MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto mengatakan bahwa setiap rencana pembangunan di Kota Malang wajib membayar Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, Pemkot Malang harus menyadari bahwa retribusi PBG bukan hanya sebuah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, juga merupakan satu upaya untuk mengatur pemanfaatan lahan di Kota Malang.

“Retribusi PBG ini berkaitan erat bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga sangat berkaitan dengan urgensitas pemeliharaan lahan dan isu lingkungan sebagai basis kebijakannya,” jelas Eko Herdiyanto di Kota Malang, Jumat (13/5/2022).

“Bangunan liar juga masih menjamur di Kota Malang, sehingga dalam persetujuan bangunan gedung jangan sampai menambah daftar masalah baru bagi pembangunan Kota Malang,” lanjutnya.

Eko menyebutkan, saat ini DPRD Kota Malang tengah mempersiapkan Raperda mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dengan harapan keberadaan Perda ini kelak akan memberikan kontrol terhadap tata letak tertib bangunan yang sesuai standar lingkungan dan tata ruang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut menambahkan, ke depan, pemberian persetujuan bangunan gedung setidaknya harus memperhatikan beberapa unsur letak bangunan, model bangunan, standarisasi bangunan dan dampak bangunan.

“Jangan sampai awalnya memberikan prospek yang baik, tapi kemudian malah menjadi masalah baru yang merugikan masyarakat kota Malang,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Prasyarat utama pemberian persetujuan bangunan gedung harus didasarkan kepada Master Plan Kota Malang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga setiap pembangunan gedung di Kota Malang akan diadaptasikan dengan konsep modernisasi dan green city.

“Sehingga mind-set birokrasi yang dibangun bukan seberapa gedung itu memiliki income ekonomi saja pada daerah, melainkan mampu mensinkronisasikan sisi ekonomi dengan sisi ekologi,” tutup Eko Herdiyanto. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Batara Goa Dorong Guru Tanamkan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran

Ketua Bapemperda DPRD Jatim Yordan Batara Goa mendorong guru mengintegrasikan moderasi beragama dalam pembelajaran ...
SEMENTARA ITU...

Pemkab Blitar Usulkan Barongan Kucingan Blitaran Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

Pemkab Blitar mengusulkan Barongan Kucingan Blitaran menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sebagai upaya ...
KRONIK

Bupati Fauzi Buka Rangkaian Lomba HUT Kemerdekaan, “Sekali Merdeka, Tetap Merdeka”

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar apel gabungan di halaman Kantor Pemkab setempat, pada ...
KRONIK

Deni Wicaksono Sebut Putusan MK Soal MBG Selaras Aspirasi PDI Perjuangan

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memberikan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Bangkalan Distribusikan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

BANGKALAN – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang ...
KRONIK

HUT ke-11 Asosiasi BPD, Erma Harap Semakin Solid dan Inspiratif

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengucapkan selamat HUT ke-11 ...